Karhutla Kalbar Masuk Fase yang Menghawatirkan, Hotspot Meningkat
Pemerintah tidak ingin mengulangi pengalaman pahit tahun-tahun sebelumnya ketika karhutla menyebabkan kerusakan luas dan menelan korban jiwa.
Pontianak-Spektroom : Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat memasuki fase yang mengkhawatirkan. Lonjakan titik panas di sejumlah daerah, terutama Kabupaten Ketapang, memaksa Pemerintah Provinsi Kalbar meningkatkan status kewaspadaan dan meminta dukungan penuh pemerintah pusat untuk mencegah bencana asap kembali meluas.
Peringatan itu disampaikan Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan saat Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla bersama Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto di Posko Utama Karhutla Lanud Supadio, Kubu Raya, Jumat (07/08/2026).
Di hadapan unsur Forkopimda, TNI, Polri, BPBD, hingga instansi vertikal, Krisantus mengungkapkan bahwa Kalbar sedang memasuki periode paling rawan dalam siklus tahunan karhutla.
Berdasarkan data dan pola kejadian sebelumnya, Agustus hingga Oktober merupakan masa ketika kebakaran dapat berkembang sangat cepat dan sulit dikendalikan.
“Kita tidak boleh menunggu api membesar. Begitu hotspot muncul, seluruh unsur harus bergerak. Keterlambatan beberapa jam saja bisa berdampak pada meluasnya kebakaran,” tegasnya.
Ancaman terbesar berada di kawasan lahan gambut yang tersebar luas di Kalbar. Berbeda dengan kebakaran biasa, api di lahan gambut mampu membakar hingga lapisan bawah tanah dan sulit dideteksi. Dampaknya bukan hanya kerusakan lingkungan, tetapi juga kabut asap pekat yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, transportasi, pendidikan, hingga kesehatan publik.
Kondisi semakin berat setelah BMKG memprediksi Kalbar masih akan menghadapi cuaca kering dalam beberapa pekan ke depan. Minimnya pembentukan awan hujan membuat risiko munculnya titik api baru semakin tinggi.
Situasi ini mendorong Pemprov Kalbar meminta intervensi lebih besar dari pemerintah pusat melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), penambahan armada udara, serta penguatan operasi water bombing untuk wilayah-wilayah yang sulit dijangkau tim darat.
Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin mengulangi pengalaman pahit tahun-tahun sebelumnya ketika karhutla menyebabkan kerusakan luas dan bahkan menelan korban jiwa. Mengacu pada arahan Presiden RI, Suharyanto meminta seluruh jajaran bergerak cepat setiap kali satelit mendeteksi hotspot baru.
“Jangan menunggu api besar. Ketika satu titik panas muncul, personel harus langsung masuk dan melakukan pemadaman. Pencegahan jauh lebih murah dibanding penanganan ketika kebakaran sudah meluas,” katanya.
Kini Kalbar menghadapi ujian serius musim kemarau 2026. Dengan curah hujan yang minim, luasnya kawasan gambut, dan meningkatnya hotspot di lapangan, keberhasilan penanganan karhutla akan sangat ditentukan oleh kecepatan respons aparat serta ketegasan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.
Jika tidak, ancaman kabut asap yang pernah menjadi mimpi buruk tahunan berpotensi kembali menyelimuti Kalimantan Barat.
