Karhutla Ketapang 1 Warga Tewas Bukit Kuri Hangus

Karhutla Ketapang 1 Warga Tewas Bukit Kuri Hangus
Bupati Ketapang Alexander Wilyo sampaikan keterangan Pers kepada wartawan usai hadiri Rapat tehnis Karhutla di Bandara Supadio Pontianak. Foto: Spektroom

Ketapang - Spektroom : Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ketapang semakin tak terkendali. Dalam beberapa hari terakhir, kobaran api meluas ke sejumlah titik, menewaskan 1 warga, menghanguskan kawasan wisata Bukit Kuri, serta memicu kabut asap yang mulai mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Ketapang kini berpacu dengan waktu untuk mencegah bencana yang lebih besar di tengah kemarau panjang yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Bupati Ketapang Alexander Wilyo mengungkapkan wilayahnya telah mengalami 38 hari tanpa hujan. Kondisi tersebut membuat lahan, khususnya kawasan gambut, menjadi sangat kering dan mudah terbakar.

“Ketapang menjadi daerah dengan periode kemarau terlama di Kalimantan Barat.Sudah 38 hari tidak turun hujan sehingga kondisi lahan sangat kering. Apalagi kebakaran banyak terjadi di lahan gambut yang jauh lebih sulit ditangani,” kata Alexander saat menghadiri Rapat Teknis Penanganan Bencana Asap Akibat Karhutla di Posko Satgas Udara Lanud Supadio Pontianak, Kamis (06/08/2026).

Kemarau ekstrem tidak hanya mempercepat penyebaran api, tetapi juga memperumit proses pemadaman. Banyak lokasi kebakaran berada di kawasan yang sulit dijangkau kendaraan pemadam, sementara sumber air berada cukup jauh dari titik api.

Menurut Alexander, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi tantangan serius dalam upaya pengendalian karhutla. Di sejumlah lokasi, petugas harus bekerja ekstra untuk menembus medan yang sulit dengan akses jalan yang minim.

Dampak kebakaran kini mulai dirasakan masyarakat secara luas. Selain korban jiwa dan kerusakan lingkungan, kabut asap mulai menyelimuti sejumlah kawasan dan berpotensi mengganggu aktivitas warga, transportasi, hingga kesehatan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Ketapang telah mengajukan bantuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sejumlah kebutuhan mendesak yang diusulkan antara lain penambahan peralatan pemadam kebakaran, mobil tangki air, pembangunan sumur bor di kawasan rawan karhutla, hingga pengerahan helikopter water bombing.

Pemkab Ketapang juga mengusulkan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca sebagai langkah darurat apabila kondisi cuaca memungkinkan. Alexander menegaskan dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan mengingat potensi kebakaran masih tinggi selama musim kemarau berlangsung. Ia mengingatkan pencegahan merupakan langkah paling efektif untuk menekan meluasnya bencana.

“Mari bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan. Jangan membuka lahan dengan cara membakar dan segera laporkan jika menemukan titik api agar bisa ditangani lebih cepat,” ujarnya.

Dengan kondisi cuaca yang masih kering dan titik-titik rawan kebakaran terus bermunculan, Ketapang kini menjadi salah 1 daerah yang paling diwaspadai dalam menghadapi ancaman karhutla di Kalimantan Barat.

Berita terkait

Anggota DPRD Diduga Bawa 3 Kg Emas, Diamankan Ditreskrimsus Polda Kalbar

Anggota DPRD Diduga Bawa 3 Kg Emas, Diamankan Ditreskrimsus Polda Kalbar

Pontianak-Spektroom : Penangkapan seorang pria berinisial MA alias Ari yang diduga membawa sekitar tiga kilogram emas mentah oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat memicu sorotan publik. Pasalnya, MA disebut-sebut merupakan oknum anggota DPRD Kabupaten Sintang dari Fraksi Partai Golkar. Ari diamankan aparat Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kalbar pada

Apolonius Welly, Rafles
Pantau PLTU Asam Asam Ombudsman Kalsel Harap Perbaikan Selesai Lebih Cepat

Pantau PLTU Asam Asam Ombudsman Kalsel Harap Perbaikan Selesai Lebih Cepat

Tanah Laut, Kalsel-Spektroom : Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menindaklanjuti laporan masyarakat yang diterima terkait pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Siaran Pers Ombudsman Kalsel yang diterima Rabu (5/8/2026) menyebutkan Hadi Rahman, selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), beserta Tim Pemeriksaan melakukan peninjauan

Junaidi, Afrizal Aziz