Keberhasilan Pembangunan di Papua Perlu Legitimasi Sosial Masyarakat
Merauke-Spektroom : Peneliti Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Annas Fitrah Akbar, menilai kemampuan menjadikan budaya sebagai modal sosial dalam setiap proses pembangunan, merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasian pembangunan di papua.
Dengan kata lain bahwa ukuran keberhasilan pembangunan di papua, tidak sertamerta terletak pada besarnya investasi, pembangunan infrastruktur, maupun pertumbuhan ekonomi, namun aspek budaya punya peran sangat besar.
"Papua memiliki kekuatan yang tidak dimiliki banyak daerah lain di Indonesia, yakni kelembagaan adat yang masih hidup, solidaritas komunal yang kuat, serta hubungan masyarakat dengan tanah dan alam yang menjadi bagian dari identitas kolektif", ungkap Annas dalam keterangannya, Jumat 3 Juli 2026.
Menurutnya, selama ini keberhasilan pembangunan di papua kerap menggunakan indikator fisik dan ekonomi, padahal pembangunan hanya akan berkelanjutan apabila memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat.
"Potensi tersebut harus diposisikan sebagai aset pembangunan, bukan sekadar warisan budaya. Di Papua, legitimasi itu lahir ketika budaya ditempatkan sebagai bagian dari fondasi pembangunan," ujarnya.
Pendekatan pembangunan yang terlalu teknokratis ungkap Annas, berpotensi mengabaikan modal sosial yang selama ini menjadi perekat kehidupan masyarakat Papua dan dampaknya pembangunan memang dapat berjalan secara administratif, tetapi belum tentu diterima secara sosial oleh masyarakat.
Peneliti MPSI itu menyarankan pemerintah perlu memperkuat pendekatan pembangunan yang berbasis pengetahuan sosial dan budaya.
"Setiap kebijakan strategis, perlu didukung kajian sosial yang komprehensif agar mampu membaca karakter masyarakat, dinamika lokal, serta potensi yang dimiliki masing-masing wilayah adat,"kata Annas.
Ia juga menekankan pentingnya memperluas kolaborasi antara pemerintah dengan perguruan tinggi, tokoh adat, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, perempuan, dan generasi muda.
"Budaya tidak boleh dipandang sebagai hambatan modernisasi, tetapi sumber nilai yang dapat memperkuat kualitas pembangunan karena melahirkan kepercayaan, solidaritas, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga hasil-hasil pembangunan," tambahnya.
