Kelancaran Berlalu Lintas Memiliki Peran Strategis Dalam Mendukung Mobilitas Masyarakat

Kelancaran Berlalu Lintas Memiliki Peran Strategis Dalam Mendukung Mobilitas Masyarakat
Waka Polda Riau Brigjen Pol Henky Haryadi memberikan keterangan kepada awak media tentang pelaksanaan Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2026. (Foto: MCR)

Spektroom - Selama 14 hari kedepan, Polda Riau bersama TNI serta Dishub akan menggelar Operasi Keselamatan Lancang Kuning (KLK) 2026. Secara resmi, operasi diawali apel bersama di Mapolda Riau, Senin (2/2).

Operasi tahun ini mengusung tema “Terwujudnya Kamseltibcarlantas yang Aman, Nyaman, dan Selamat Menjelang Pelaksanaan Operasi Ketupat 2026”.

Sebanyak 1.126 personel gabungan dari Polda Riau dan Polres jajaran serta TNI bersama personel Dishub dikerahkan dalam operasi ini.

Wakapolda Riau Brigjen Pol Dr.Hengki Haryadi dalam amanatnya berpesan agar jajarannya harus mengelola keselamatan lalu lintas, secara sistematis dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

“Sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh human error, seperti rendahnya disiplin dan perilaku berkendara yang berisiko,” beber Wakapolda.

Artinya, lanjut Wakapolda, tingginya angka kecelakaan masih menjadi persoalan serius yang dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari manusia, kendaraan, infrastruktur, hingga lingkungan.

Wakapolda menegaskan, kelancaran lalu lintas sangat memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta kualitas hidup.

“Operasi Keselamatan Lancang Kuning merupakan langkah awal atau early warning sebelum pelaksanaan Operasi Ketupat 2026,” sebut Wakapolda.

Wakapolda turut meminta seluruh personel yang bertugas dilapangan dapat melakukan penindakan secara humanis dan persuasif dengan mengedepankan langkah preemtif dan preventif.

“Penegakan hukum berbasis Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) menjadi prioritas, sementara penindakan manual dilakukan secara selektif,” tegas Wakapolda.

Hengky Haryadi juga mengingatkan jajarannya bahwa ribuan pelanggaran lalulintas masih ditemukan hasil evaluasi operasi keselamatan para tahun sebelumnya. Sehingga, melalui Operasi KLK 2026, Polda Riau menargetkan penurunan angka pelanggaran, kecelakaan, dan fatalitas, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

“Operasi ini bukan semata penegakan hukum, tetapi upaya membangun kesadaran bersama bahwa jalan raya adalah ruang publik yang menjadi tanggung jawab kita semua,” tutup Brigjen Pol Hengki.

Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika menambahkan, ada sembilan pelanggaran yang menjadi prioritas dalam operasi ini, antara lain meliputi penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi, kendaraan truk yang dimodifikasi tidak sesuai standar pabrikan, travel ilegal.

Sasaran lainnya penindakan terhadap kendaraan dengan TNKB tidak sesuai ketentuan, angkutan barang yang mengangkut penumpang, kendaraan tidak laik jalan, pengendara sepeda motor tanpa helm, berboncengan lebih dari satu orang, serta parkir di bahu jalan, khususnya di kawasan wisata.

“Ada sembilan prioritas penindakan yang menjadi sasaran operasi keselamatan Lancang Kuning di tahun 2026 ini,” ungkap Kombes Jeki.

Jeki Rahmat Mustika menambahkan, operasi ini merupakan operasi kewilayahan yang dilaksanakan serentak oleh seluruh Polres jajaran Polda Riau sebagai pemanasan menjelang Operasi Ketupat 2026.

“Sasaran utama operasi ini adalah mencegah fatalitas kecelakaan lalu lintas. Harapannya, tidak terjadi kecelakaan fatal, terutama di jalan tol yang memiliki tingkat mobilitas tinggi saat arus mudik dan balik, sesuai arahan Kakorlantas,” ujar Kombes Jeki. (SN/MCR)

Berita terkait

Pramuka Maluku Utara Didorong Bertransformasi Digital, Wagub Sarbin: Tinggalkan Program yang Tak Berdampak

Pramuka Maluku Utara Didorong Bertransformasi Digital, Wagub Sarbin: Tinggalkan Program yang Tak Berdampak

Sofifi-Spektroom : Wakil Gubernur Maluku Utara sekaligus Wakil Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Maluku Utara di Aula Bidadari Kantor Kwarda Gerakan Pramuka Maluku Utara, Sofifi, Senin sore (15/6/2026). Rakerda yang berlangsung selama

Nanang Adrany, Buang Supeno
Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, Gubernur Maluku dan Ketua TP PKK Jadi Pejabat Pertama yang Didata

Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, Gubernur Maluku dan Ketua TP PKK Jadi Pejabat Pertama yang Didata

Ambon-Spektroom: Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Maluku, Maya Baby Lewerissa menjadi pejabat daerah pertama di Bumi Raja-Raja yang didata dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) Tahun 2026. Pendataan perdana berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Maluku, kawasan Mangga Dua, Kota Ambon, Senin

Eva Moenandar, Pelinus Latuheru
Bonus Demografi Tak Bisa Ditunda, BKKBN Ingatkan Daerah Siapkan SDM Menuju Indonesia Emas 2045

Bonus Demografi Tak Bisa Ditunda, BKKBN Ingatkan Daerah Siapkan SDM Menuju Indonesia Emas 2045

Sofifi–Spektroom : Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sesmendukbangga) sekaligus Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D., mengingatkan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat agar tidak menyia-nyiakan momentum bonus demografi yang tengah dialami Indonesia. Pesan tersebut disampaikan Prof. Budi saat memberikan pemaparan strategis mengenai

Nanang Adrany, Buang Supeno