Kelurahan Kedamaian, Kota Bandarlampung Terima Penghargaan Kelurahan Award 2025
Spektroom - Digelarnya Lokakarya yang dirangkai dengan Penyerahan Penghargaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Award Tingkat Nasional Tahun 2025 , dalam rangka Hari Desa Nasional 2026, bertujuan membangun kesepahaman untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan.
"Disampingi itu, lokakarya ini juga untuk menyebarluaskan dan mereplikasi inovasi serta praktik baik desa dan kelurahan berprestasi serta memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung prioritas pembangunan nasional" ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Murtono, di Boyolali, Jawa Tengah Rabu (14/1/2026).
Murtono menyebutkan, loka karya diikuti oleh 250 orang peserta terdiri dari kepala desa dan lurah berprestasi, Kepala Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa & Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung Saipul dan Lurah Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung Neti Gusnina peraih penghargaan pemerintahan desa-kelurahan tingkat Nasional tahun 2025.
Sedangkan lokakarya menghadirkan narasumber, Jaksa Agung Bidang Intelijen, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Maluku Utara, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, serta akademisi dan praktisi dari Universitas Indonesia
"Tidak ketinggalan praktisi untuk memberikan replikasi juga menjadi narasumber lokakarya, yaitu Kepala Desa Kaliwudi, Kecamatan Gondang Kabupaten Seragen, Provinsi Jawa Tengah" terang Murtono.
Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menyatakan Desa dan kelurahan memegang peran strategis dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas nasional.
Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak tetapi juga membantu menggerakkan perekonomian desa dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
"Oleh karena itu, peran desa sangat penting sebagai basis penyediaan bahan pangan lokal, penguatan rantai pasok pangan, serta pengembangan dapur komunitas" ujarnnya.
Namun demikian, lanjut Ahmad Wiyagus, kita juga dihadapkan pada berbagai tantangan ke depan seperti transformasi digital, perubahan iklim, ketimpangan pembangunan, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan berkualitas.
"Dampak bencana alam di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, menyebabkan kerusakan infrastruktur yang begitu dasar, terganggunya aktivitas ekonomi, kemudian juga terganggunya penyelenggaraan pemerintahan daerah, hingga terhambatnya pelayanan dasar" lanjut Ahmad Wiyagus mengingatkan.
Kedepannya pembangunan desa harus semakin berorientasi pada ketangguhan bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Dalam konteks Menuju Indonesia Emas 2045, terus Ahmad Wiyagus, desa diharapkan menjadi garda terdepan dalam mengembangkan ekonomi global.
"Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan desa secara inklusif" katanya lagi.
Tidak saja itu, Wamendagri juga menyatakan bahwa Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk aktif mendampingi desa, memperkuat perencanaan partisipatif, serta memastikan sinergi kebijakan pusat dan daerah berjalan efektif hingga ke tingkat desa.
"Akhir kata, saya mengajak seluruh peserta untuk berani berdiskusi secara konstruktif" pungkasnya.(@Ng).
