Kemenag dan BP Taskin Sinergi Pembinaan Anak Putus Sekolah

Kemenag dan BP Taskin Sinergi Pembinaan Anak Putus Sekolah
Wamen Agama Romo Syafi'i dikunjungi Wakil BP Taskin Nanik S Deyang (dok.Humas Kemenag)

Spektroom - Kementerian Agama menjalin kerja sama dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dalam upaya pembinaan anak-anak putus sekolah.

Konsep kerja sama ini dibahas saat Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i menerima kunjungan dari Wakil BP Taskin Nanik S. Deyang di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat pada Rabu (3/9/2025).

“BP Taskin dan BUMN menyiapkan bagaimana mendidik anak-anak ini, dan mereka memberikan support, skema pendanaannya, segala macam. Cuman yang dia belum punya hari ini adalah pendekatan keagamaan, untuk mendidik akhlak,” ujar Romo Syafii.

Berkenaan itu, Kementerian Agama akan menyiapkan pendakwah dan penyuluh agama, berikut dengan kurikulumnya. “Itu termasuk bagian dari kurikulum yang harus diselesaikan,” ujar Romo Syafi’i.

Wakil BP Taskin Nanik S. Deyang mengatakan, kerja sama ini adalah bentuk kepedulian BP Taskin terhadap anak putus sekolah dan tidak bekerja. “Mereka ini kan rawan, artinya gampang diprovokasi, gampang digosok untuk melakukan hal-hal yang tidak benar,” ucap Nanik.

Nanik menyebutkan strategi ini dilakukan dengan pembagian kerja yang efektif. “Kementerian Agama akan mengirimkan pendakwah untuk memberikan pendidikan moral, dan supaya mereka juga dicarikan lapangan pekerjaannya. Kami di BP Taskin lagi bekerjasama dengan BUMN untuk mencarikan peluangnya agar mereka bisa kerja, mereka bisa dikursuskan,” pungkasnya.

Inilah salah satu upaya negara hadir membersamai mereka, agar bisa hidup selayaknya. Terpenuhi kebutuhan lahir batin, material spiritual. (Polin & Tesa Putri)

Editor : Julianto

Berita terkait

Perkuat Perlindungan Anak, Pemprov Sumbar Kembangkan Mekanisme Rujukan Terpadu

Perkuat Perlindungan Anak, Pemprov Sumbar Kembangkan Mekanisme Rujukan Terpadu

Padang-Spektroom : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memperkuat upaya perlindungan anak melalui pengembangan mekanisme rujukan terpadu bagi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK), termasuk anak yang terdampak atau terpapar jaringan kekerasan ekstremisme. Penguatan tersebut dibahas Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama Deputi Deradikalisasi BNPT sekaligus Direktur Idensos Densus 88 AT, Irjen

Rafles
ссс