Kemenag Maluku Utara Pastikan Keadilan Layanan Pendidikan Menjangkau Wilayah Kepulauan

Morotai-Spektroom : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara memastikan program prioritas nasional di bidang pendidikan keagamaan dan pemberdayaan umat berjalan efektif hingga wilayah kepulauan melalui monitoring langsung di Kabupaten Pulau Morotai.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, H. Amar Manaf meninjau implementasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yang merupakan kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari percepatan pembangunan nasional pada era pemerintahan Prabowo Subianto.

Peninjauan difokuskan pada madrasah di wilayah kepulauan yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur Rabu, (6/5/2026).

Hasil monitoring menunjukkan bahwa program PHTC memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas sarana pendidikan, sehingga siswa di pulau-pulau dapat merasakan layanan pendidikan yang lebih layak dan setara dengan daerah lainnya.

Dalam monitoring tersebut mendampingi Kakanwil, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pendidikan Islam,Kepala Bidang Bimbingan Islam, Kepala Kankemenag Kab. Pulau Morotai dan Ketua Tim Kerja Pendidikan islam, dan Ketua Tim Kerja Humas Kanwil. Pada kunjungan tersebut, rombongan meninjau Madrasah Nurul Saba di Desa Usbar Pantai, Morotai Selatan Barat, serta madrasah di Pulau Ngele-Ngele Besar. Untuk mencapai lokasi terakhir, rombongan harus menempuh perjalanan darat sekitar satu jam, dilanjutkan dengan penyeberangan laut menggunakan perahu kecil.

Di Pulau Ngele-Ngele Besar, kisah perjuangan pendidikan menjadi potret nyata ketahanan layanan di wilayah terluar. Kepala Madrasah MIS Jamiatulkhairat, Salfa Umar, S.Pd.I, bersama suaminya Isra Rajak, S.Pd.I., M.Pd.I., telah mengabdikan diri sejak tahun 2000 untuk mempertahankan keberlangsungan madrasah.

“Ketika kami pertama datang, madrasah hampir ditutup karena tidak ada murid dan guru. Kami mendatangi rumah-rumah warga, mengajak anak-anak kembali bersekolah, bahkan menjemput mereka setiap hari. Jika tidak punya seragam, kami upayakan. Anak-anak juga kami siapkan sarapan,” ujarnya. Upaya tersebut perlahan membuahkan hasil. Madrasah Jamiatulkhairat kini melayani jenjang RA hingga MA dan menjadi satu-satunya lembaga pendidikan formal di pulau yang dihuni sekitar 84 kepala keluarga. Di tingkat MI saja, tercatat sekitar 60 siswa aktif.

Meski masih menghadapi keterbatasan sarana dan tenaga pendidik, bantuan renovasi melalui program PHTC membawa perubahan signifikan. Bangunan sekolah yang lebih layak meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. “Dengan adanya bantuan ini, mlasyarakat mulai yakin bahwa pendidikan anak-anak mereka diperhatikan. Diharapkan semangat belajar pun semakin tumbuh,” tambah Salfa.

Kepala Kanwil Kemenag Maluku Utara H. Amar Manaf, menegaskan bahwa program tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan keberlanjutan layanan pendidikan di wilayah kepulauan. “Program ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi memastikan layanan pendidikan tetap hadir dan berkelanjutan di wilayah kepulauan,” ujarnya. Selain sektor pendidikan formal, Kanwil Kemenag Maluku Utara juga meninjau pondok pesantren penerima bantuan inkubasi kemandirian tahun 2024. Program ini telah dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha produktif berupa jasa tenda dan tata rias pengantin yang dikelola oleh pengurus pondok.“Pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi umat,” tambahnya.

Dalam rangka penguatan layanan publik, kunjungan juga dilakukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) guna memastikan optimalisasi fasilitas dan kualitas layanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan.

Kepala Kanwil menegaskan bahwa monitoring langsung merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan berkelanjutan. “Di sinilah negara harus hadir lebih kuat dan memastikan setiap warga memperoleh layanan yang setara,” tegasnya. Melalui langkah ini, Kanwil Kemenag Maluku Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal implementasi program prioritas nasional agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal.