Kemendagri Minta Pemda Anggarkan Program KarangTaruna.
Yogyakarta-Spektroom : Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah memasukkan program kepemudaan dalam perencanaan pembangunan dan anggaran.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat peran Karang Taruna sebagai mitra pemerintah dalam menangani persoalan sosial, mengurangi kemiskinan, dan menggerakkan pembangunan dari desa. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ahmad Wiyagus di Hotel Ambarukmo Yogyakarta, Jumat malam(24/10/20 26).
Menurutnya program kepemudaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), rencana strategis organisasi perangkat daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia juga mengatakan pemberdayaan Karang Taruna berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar. Karena itu, dukungan pemerintah daerah diperlukan agar kegiatan organisasi kepemudaan tersebut tidak berhenti pada aktivitas seremonial, tetapi menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
“Kita menginginkan Karang Taruna ini mampu mengembangkan potensi pemuda menjadi mitra pemerintah dalam penyelesaian berbagai permasalahan masyarakat,” kata Wiyagus.
Ia menilai potensi generasi muda perlu dimaksimalkan untuk menghadapi bonus demografi. Di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu, pemuda juga diharapkan berperan dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
Wiyagus mengaitkan peran tersebut dengan Asta Cita keempat pemerintahan Presiden, yang menitikberatkan pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, sains, teknologi, olahraga, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyampaikan hal itu dalam Awarding Night Bulan Bakti Nasional Karang Taruna 2026 di Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Yogyakarta, Jumat malam, 23 Oktober 2026. Wiyagus hadir mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam acara bertema “Bersatu, Bergerak, Berdampak” tersebut.
Menurut Wiyagus, pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota perlu mengakomodasi Karang Taruna, kata dia, juga dapat mengambil bagian dalam program hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah serta pembangunan dari desa guna menekan kemiskinan.
Wiyagus berharap organisasi kepemudaan itu memperkuat kelembagaan, memperluas kemitraan, dan meningkatkan kontribusi terhadap kesejahteraan warga.
Acara tersebut dihadiri Wakil Menteri Sosial sekaligus Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna Agus Jabo Priyono, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna G. Budisatrio Djiwandono, serta Wakil Ketua Umum PNKT Gusti Kanjeng Ratu Hayu.Pungkas:Wiyagus
