Kemendukbangga/BKKBN Maluku Utara Bersama DP2KBP3A Halteng Perkuat Sinergi Program Pioritas
Sofifi–Spektroom : Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Maluku Utara melaksanakan Rapat Koordinasi Program Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Ketahanan Keluarga bersama DP2KBP3A Halmahera Tengah, Rabu (15/7/2026). Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Maluku Utara, Ansar Djainahu, S.Sos, menyampaikan bahwa struktur tim kerja di Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Maluku Utara telah disesuaikan menjadi 10 tim kerja pada tahun 2026.
Ia juga menegaskan sejumlah program prioritas yang terus didorong, diantaranya TAMASYA, SIDAYA, GATI, GAMAS, serta GENTING sebagai upaya percepatan penurunan stunting.
"Seluruh jajaran pemerintah daerah dan PKB/PLKB harus terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi agar pelaksanaan program pembangunan keluarga di Maluku Utara berjalan optimal," ujar Ansar.
Sementara DP2KBP3A Halmahera Tengah diwakili Mariam Nasir, SKM., M.Kes menekankan pentingnya sinergi antarbidang, terutama dalam mendukung pelaksanaan program di lapangan. Ia juga menyampaikan harapan agar PKB/PLKB memperoleh dukungan sarana kerja yang memadai serta setiap kebijakan mutasi mempertimbangkan kebutuhan pelayanan.
Dalam rapat tersebut turut dibahas sejumlah isu strategis, diantaranya penguatan pelaporan IPBK dan PJPK melalui aplikasi SIPERINDU, pembentukan TAMASYA dilingkar tambang Halmahera Tengah, penanganan Keluarga Berisiko Stunting (KRS), peningkatan cakupan pelaporan keluarga baduta 1.000 HPK di beberapa kecamatan, serta dukungan sarana dan prasarana dan kebijakan kepegawaian.
Halmahera Tengah masih menghadapi tantangan pada tingginya angka Keluarga Risiko Stunting (KRS), khususnya yang masuk dalam kategori 4T (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Dekat, Terlalu Banyak). Pihak BKKBN Maluku Utara, Faradilla Mahmud, memberikan catatan khusus bagi beberapa wilayah di Halteng seperti Kecamatan Patani, Pulau Gebe, dan Weda Timur yang cakupan laporan Pro PN terkait Jumlah Keluarga Baduta 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) terpantau masih rendah.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dan sinergi antara Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam mewujudkan keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.