Kemendukbangga/BKKBN Malut Gelar Rakor Pengendalian Penduduk
Sofifi - Spektroom : Perwakilan BKKBN Maluku Utara melalui Tim Kerja Pengendalian Penduduk, Lini Lapangan dan Audit Kinerja menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bidang/Tim Kerja Pengendalian Penduduk (Dalduk) se-Provinsi Maluku Utara.
Rapat Koordinasi yang berlangsung selama dua hari 24 dan 25 Februari 2026 ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat komitmen stakeholder serta penyusunan strategi baik di tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten/kota terkait isu-isu kependudukan.
Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Utara dr. Victor Limbong pada Rakor tersebut menyampaikan bahwa Kependudukan merupakan salah satu dari tiga tugas utama Kemendukbangga yaitu Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana.
“Tujuan utama keluarga berencana adalah pengendalian penduduk guna kesejahteraan masyarakat” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan, pentingnya sinergi dalam pelaksanaan program, serta harapan beliau bahwa rapat ini tidak hanya menajdi sekedar ceremony tetapi dapat menghasilkan output dan outcome yang jelas untuk diimplementasikan di tengah masyarakat.
Kegiatan ini diikuti Perwakilan BKKBN Maluku Utara, DInas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Malut beserta OPD KB Kabupaten/Kota se-Maluku Utara. Perwakilan dari setiap direktorat pada lingkup Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk. Kemendukbangga/BKKBN menjadi narasumber pada kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini.
Pada hari pertama Direktorat Pengelolaan Kerjasama Pendidikan Kependudukan yang diwakili Budiyawati dan Wisnoyo Nugrahaputra menyampaikan materi tentang Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) dan Sekolah Siaga Kependudukan.
Direktorat Analisa Kependudukan diwakili Ria Rahayu dan Alifah Nuranti menyampaikan materi Sistem Peringatan Dini Dampak Pengendalian Penduduk dan Kampung Keluarga Berkualitas.
Hari kedua Direktorat Perencanan Pengendalian Penduduk yang diwakili Sri Haryanto menyampaikan tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) dan Aas Tejasmara dan dari Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk menyampaikan tentang Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan.
