Kementerian PKP Tegaskan Percepatan dan Pengawasan Program BSPS di Jawa Timur
Surabaya - Spektroom : Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan komitmen percepatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai upaya mengurangi backlog perumahan di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Komisi V DPR RI pada Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Jawa Timur, Selasa (24/2/2026)
Dalam pertemuan tersebut Kementerian PKP diwakili oleh Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman. Pertemuan dilaksanakan dalam rangka membahas pembangunan infrastruktur dan transportasi di Provinsi Jawa Timur, sekaligus memastikan kesiapan sarana transportasi dan jalur mudik menjelang Idulfitri 2026 bersama seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI.
Inspektur Jenderal juga menyampaikan bahwa dalam dua tahun terakhir terdapat sejumlah temuan dalam pelaksanaan Program BSPS di Jawa Timur. Oleh karena itu, pengawasan akan diperkuat guna memastikan program berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi V DPR RI menekankan agar Program BSPS dilaksanakan secara optimal, sesuai ketentuan, serta bebas dari praktik pemungutan liar di lapangan.
Komisi V juga menyampaikan apresiasi atas capaian Program BSPS Tahun 2025 serta memberikan masukan terkait ketentuan teknis pelaksanaan di tingkat desa.
Komisi V DPR RI menegaskan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap Balai dan Satuan Kerja (Satker) sebagai pelaksana program di daerah, guna memastikan program berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari penyimpangan.
Kementerian PKP menyatakan siap menindaklanjuti arahan dan masukan Komisi V DPR RI serta terus memperkuat koordinasi dengan Balai dan Satuan Kerja untuk memastikan penyediaan hunian layak, penanganan kawasan kumuh, dan peningkatan kualitas permukiman di Jawa Timur berjalan optimal, terukur, dan berkelanjutan.
