Kementerian PU Kebut Buka Akses Konektivitas, Memulihkan Layanan Air Bersih dan Sanitasi

Kementerian PU Kebut   Buka Akses Konektivitas, Memulihkan Layanan Air Bersih dan Sanitasi
Menteri PU dan Menseskab saat jumpa pers di Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta ( birkom pu)

Spektroom – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan buka akses konektifitas  dan pemulihan  layanan air bersih dan sanitasi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui langkah tanggap darurat lintas sektor, meliputi bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya.

“Hingga 18 Desember 2025 pukul 20.00 WIB, Kementerian PU telah menurunkan 1.328 personel serta memobilisasi 872 unit alat berat dan pendukung untuk membuka kembali akses konektivitas, memulihkan layanan air bersih dan sanitasi, serta menormalkan sungai dan jaringan irigasi di wilayah terdampak," kata Menteri Dody saat konferensi pers perkembangan penanggulangan pascabencana Sumatera, Jumat (19/12/2025) di Lanud Halim Perdanakusuma

Menteri Dody mengatakan bidang Bina Marga, penanganan difokuskan pada pemulihan jalan dan jembatan nasional. Di Aceh, dari 38 ruas jalan nasional terdampak, sebanyak 26 ruas telah fungsional, sementara sisanya masih dalam tahap perbaikan dan pemasangan jembatan bailey. Di Sumatera Utara, 10 dari 12 ruas jalan nasional terdampak telah kembali berfungsi. Sementara di Sumatera Barat, 29 dari 30 ruas jalan nasional terdampak telah fungsional dan ditargetkan sepenuhnya pulih sebelum akhir Desember 2025 .

Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih saat jumpa pers terkait pemulihan daerah Bencana di Sumatera ( birkom PU)

Pada sektor Sumber Daya Air, Kementerian PU melakukan normalisasi sungai, perbaikan bendung, serta rehabilitasi jaringan irigasi. Tercatat luasan lahan irigasi terdampak mencapai 108.622 hektar di Aceh, 101.822 hektar di Sumatera Utara, dan 84.971 hektare di Sumatera Barat, dengan penanganan darurat dan rehabilitasi bertahap untuk menjaga ketahanan pangan daerah .

Sementara itu, di bidang Cipta Karya, Kementerian PU memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui penanganan 170 lebih SPAM, ratusan sarana sanitasi, serta pengiriman sarana pendukung seperti mobil tangki air, hidran umum, toilet portable, dan instalasi pengolahan air (IPA) mobile ke 20 kabupaten/kota terdampak .

Menteri Pekerjaan Umum menegaskan bahwa seluruh jajaran terus disiagakan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran. “Pemulihan konektivitas dan layanan infrastruktur dasar menjadi prioritas agar aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah dapat segera kembali normal,” ujar Menteri Dody

Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, TNI, BUMN, dan masyarakat setempat hingga seluruh infrastruktur terdampak tertangani secara menyeluruh.

Berita terkait

Lomba Vocal Group Polda Maluku Gaungkan Harmoni, Menangkan Semangat Persatuan di Hari Bhayangkara ke-80

Lomba Vocal Group Polda Maluku Gaungkan Harmoni, Menangkan Semangat Persatuan di Hari Bhayangkara ke-80

Ambon –Spektroom : Semangat kebersamaan, persatuan, dan toleransi kembali menggema di Bumi Raja-Raja melalui Lomba Vocal Group yang digelar Polda Maluku dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80. Kegiatan berlangsung meriah di Rupattama Lantai 5 Polda Maluku, Senin (22/6/2026), dengan melibatkan sembilan kelompok vocal group dari berbagai jemaat gereja di

Eva Moenandar, Buang Supeno
Forkopimda Padang Panjang Bekali Ulya Kireina dengan Motivasi Jelang Bertugas di Istana Negara pada HUT RI ke-81

Forkopimda Padang Panjang Bekali Ulya Kireina dengan Motivasi Jelang Bertugas di Istana Negara pada HUT RI ke-81

Padang Panjang–Spektroom : Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Forkopimda Kota Padang Panjang memberikan pembekalan dan motivasi kepada Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Capaska) tingkat nasional, Ulya Kireina Halim, menjelang tugasnya di Istana Negara pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan pembekalan berlangsung di Ruang Wakil Wali

Riswan Idris, Buang Supeno
Kader Golkar Bukittinggi Pertanyakan Legalitas Plt DPD, Desak Transparansi Jelang Musda

Kader Golkar Bukittinggi Pertanyakan Legalitas Plt DPD, Desak Transparansi Jelang Musda

Bukittinggi - Spektroom : Polemik internal Partai Golkar Kota Bukittinggi mencuat setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Kota Bukittinggi yang dinilai sejumlah kader tidak memiliki dasar hukum dan landasan organisasi yang jelas. Kondisi tersebut memicu kegelisahan di kalangan kader menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda). Sorotan

Wiza Andrita, Buang Supeno