Kerahkan Seluruh ASN, Pemkab Jember Lakukan Verifikasi Faktual Data Warga Miskin

“Kalau kita tidak bergerak dengan cara yang berbeda, maka hasilnya akan tetap sama. Karena itu, verifikasi faktual ini harus dilakukan langsung di lapangan oleh ASN,” tegas Bupati.

Kerahkan Seluruh ASN, Pemkab Jember Lakukan Verifikasi Faktual Data Warga Miskin
Sejumlah ASN melakukan verifikasi factual di wilayah terpencil. (foto diskominfo Jember)

Jember-Spektroom : Selama satu dekade terakhir angka kemiskinan di Jember mengalami stagnasi di posisi kedua tertinggi di Jawa Timur. Kondisi tersebut dinilai sebagai kejadian luar biasa yang membutuhkan penanganan secara luar biasa pula. Pernyataan itu disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawait dalam sesi siaran langsung kanal “Wadul Gus’e 24 Jam” saat menjawab pertanyaan masyarakat.

“Kalau kita tidak bergerak dengan cara yang berbeda, maka hasilnya akan tetap sama. Karena itu, verifikasi faktual ini harus dilakukan langsung di lapangan oleh ASN,” tegasnya.

Karena itu Pemerintah Kabupaten Jember mengerahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan verifikasi faktual (verfal) data warga miskin hingga ke wilayah terpencil, menyusul instruksi langsung Bupati Jember, Muhammad Fawait, S.E., M.Sc., guna memastikan penanganan kemiskinan berjalan lebih tepat sasaran.

Instruksi tersebut langsung ditindaklanjuti oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jember. Dua ASN Bakesbangpol, Khalid dan Hasan, turun langsung ke Kecamatan Sumberjambe untuk melaksanakan tugas verfal. Keduanya terlebih dahulu berpamitan kepada Sekretaris Camat Sumberjambe, Lily Rismawati, S. Sos, sebelum meminta arahan kepada pramubakti PPID kecamatan untuk menuju lokasi sasaran, pada Senin, 20 April 2026,

Sasaran verfal berada di Dusun Sumber Petung, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, yang lokasinya berada di atas perbukitan kaki Gunung Raung dan berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Medan yang cukup menantang membuat tim membutuhkan pendampingan agar dapat mencapai lokasi dengan aman.

Tim verfal menyusuri jalan menanjak di lereng pegunungan.

Setibanya di lokasi, rombongan dibantu oleh kepala Dusun Sumberpetung yang menjelaskan perubahan akses infrastruktur di wilayah tersebut. “Sampean bertiga termasuk orang yang beruntung, karena sekarang jalan sudah diaspal hotmix oleh Bupati. Dulu kondisinya sangat rusak dan ekstrem, bahkan motor matic tidak bisa lewat,” ujarnya.

Sekretaris Camat Sumberjambe, Lily Rismawati, juga menyampaikan bahwa dalam tiga hari terakhir wilayahnya menjadi lebih ramai dari biasanya. “Banyak ASN dari berbagai OPD datang untuk melakukan verfal. Sebagian besar meminta petunjuk alamat dan arah lokasi sasaran,” katanya.

Verifikasi faktual ini tidak hanya bertujuan memperbarui data kemiskinan, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Tingginya angka kemiskinan di Jember diketahui berbanding lurus dengan berbagai persoalan sosial lainnya, seperti stunting, angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB), hingga potensi peningkatan kriminalitas.

Ke depan, hasil verfal ini diharapkan menjadi pijakan kuat bagi pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan secara signifikan, sekaligus mempercepat intervensi program sosial di wilayah yang benar-benar membutuhkan. (Yul/wd)

Berita terkait

Babinsa Kodim 1425 Jeneponto Turun ke SPBU Pantau Pergerakan Distribusi BBM

Babinsa Kodim 1425 Jeneponto Turun ke SPBU Pantau Pergerakan Distribusi BBM

Jeneponto - Spektroom : Aktivitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU Kabupaten Jeneponto mendapat perhatian jajaran Kodim 1425/Jeneponto. Babinsa bersama instansi terkait turun langsung melakukan pemantauan dan pengamanan di titik-titik SPBU, Rabu (16/9/2026), dengan melihat secara langsung dinamika pelayanan serta aktivitas masyarakat yang datang menggunakan kendaraan.

Yahya Patta, Nurana Diah Dhayanti
Ketika AI Ikut Mengambil Keputusan, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Ketika AI Ikut Mengambil Keputusan, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Purwokerto-Spektroom : Ketika kecerdasan buatan (AI) mulai digunakan untuk membantu pelayanan publik, membuat analisis hingga mendukung pengambilan keputusan, muncul satu pertanyaan penting: siapa yang bertanggung jawab jika keputusan yang dihasilkan teknologi justru merugikan masyarakat?. Pertanyaan itu menjadi bagian dari diskusi The 4th International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICoLGAS)

Bian Pamungkas
ссс