Ketersediaan Air Bersih Masih Mencukupi Untuk Mensuplay Daerah yang Terdampak Kekeringan di Jawa Tengah
Semarang-Spektroom: Kepala BPBD, Bergas Catursasi Penanggungan, mengatakan, wilayah terdampak kemarau sampai 24 Juli 2026 sebanyak 25 kabupaten/ kota, dengan 83 kecamatan dan 148 desa.
Sebanyak 11 kabupaten/ kota pun sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan 2026.
Hal itu disampaikan Bergas saat melaporan kondisi terkini terkait kekeringan dan distribusi air bersih kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Senin (27/7/2026).
“Masih ada sisa ketersediaan air bersih sekitar 40 juta liter dari total 44,9 juta liter yang disediakan oleh APBD kabupaten/ kota. Terkait dengan air bersih ini masih mumpuni, karena ketersediaan anggaran maupun air bersihnya masih tersedia,” beber Bergas.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hingga 24 Juli 2026 telah tersalurkan sebanyak 6,8 juta liter air bersih ke daerah-daerah terdampak kekeringan di Jawa Tengah.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama sejumlah stakeholder, terus mendistribusikan air bersih ke sejumlah daerah yang terdampak kekeringan.
Distribusi air bersih yang bersumber APBD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/kota sebanyak 4.853.800 liter.
Sementara bantuan dari CSR, PMI, TNI-Polri, dan instansi lainnya sekitar 1.951.500 liter air bersih. Total penerima manfaat distribusi air bersih sekitar 61.139 KK dengan jumlah 184.643 jiwa.
Tiga daerah dengan distribusi air bersih terbanyak adalah Kabupaten Klaten, Pemalang, dan Banjarnegara.
Bergas menyatakan, ketersediaan air bersih saat ini masih tercukupi dan siap didistribusikan ke daerah terdampak. Apalagi masih ada pihak-pihak lain seperti TNI, Polri, PMI, dan sebagainya, yang sudah menyatakan akan memberikan bantuan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sejak jauh-jauh hari sudah memberikan perhatian khusus, terkait antisipasi kekeringan dan dampak kemarau.
Seluruh kepala daerah sudah diminta untuk melakukan mitigasi, memetakan daerah rawan, dan menyiapkan langkah antisipasi.
“Intinya kebutuhan air bersih masih cukup, tinggal distribusi ya,” katanya, saat rapat pengendalian operasional kegiatan (POK) dengan seluruh kepala OPD, BUMD, dan BLUD di kantornya.
Mitigasi tersebut tidak hanya terkait dengan kebutuhan air bersih masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan air untuk lahan pertanian.
Hal itu mengingat target produktivitas padi di Jawa Tengah pada 2026 ini meningkat dari tahun sebelumnya.
“Kemarin saya sudah ajukan ke Menteri Pertanian untuk bantuan pompa air. Sudah disetujui, tinggal nanti Dinas Pertanian dan Peternakan menindak lanjuti agar bisa segera dikirim,” ujar Luthfi.
