Tingkatkan KIP, Setjen DPR Gelar PPID Award
Jakarta - Spektroom: Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar kegiatan PPID Award 2026 di lingkungan kesetjenan untuk mengapresiasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Agenda ini sekaligus untuk meneguhkan komitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
"Melalui apresiasi ini kami ingin menegaskan bahwa keberhasilan keterbukaan informasi publik tidak hanya dibangun oleh sistem dan regulasi, tetapi juga oleh dedikasi, komitmen, dan kerja keras sumber daya manusia yang menjalankan setiap harinya," jelas Plt Sekjen DPR Suprihartini di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Ia mengingatkan keterbukaan informasi bukan sekadar sarana untuk menggugurkan kewajiban, melainkan tanggung jawab bersama seluruh unit kerja. Menurutnya, keterlibatan aktif seluruh unit sangat krusial dalam mengelola dan menyediakan informasi sesuai bidang tugas masing-masing.
"Keterbukaan Informasi Publik tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab PPID utama semata, melainkan juga memerlukan keterlibatan aktif seluruh unit kerja sebagai PPID pelaksana yang menguasai, mengelola, dan menyediakan informasi publik sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing," lanjutnya.
Pada bagian lain Supri menambahkan sebagai badan publik yang sukses mempertahankan predikat Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) sejak tahun 2021, Setjen DPR RI terus terdorong untuk meningkatkan mutu pelayanan. Rangkaian pemantauan dan evaluasi terhadap 75 PPID Pelaksana pun telah bergulir sejak April hingga Mei 2026 dan dibuka resmi melalui kick-off meeting pada 29 Juni 2026.
Suprihartini mengapresiasi penuh antusiasme seluruh unit kerja yang tercermin dari tingkat partisipasi pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE). "Yang membanggakan bagi kami semua adalah tingkat partisipasi pengisian Lembar Kerja Evaluasi tahun ini mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan tingginya komitmen seluruh unit kerja dalam mendukung Keterbukaan Informasi Publik," tegasnya.
Proses evaluasi ini turut melibatkan tim juri independen dari unsur regulator KIP, akademisi guru besar ilmu politik, hingga perwakilan masyarakat. Tidak hanya memberikan penghargaan kepada unit kerja terbaik, penganugerahan tahun ini juga memberikan apresiasi khusus kepada individu atau Person in Charge (PIC) PPID Pelaksana yang dinilai berdedikasi tinggi. (my)
