Ketika Data Bicara di Tengah Program Ketahanan Pangan
Pontianak-Spektroom : Di satu pagi yang hangat di Lapangan Jananuraga Mapolda Kalimantan Barat, Senin (30/03/2026), suasana tampak berbeda. Tidak ada euforia berlebihan, tidak pula seremoni yang sarat pujian. Yang menonjol justru satu hal: angka-angka yang berbicara.
Bagi Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Dr. Pipit Rismanto, penghargaan bukan sekadar simbol keberhasilan. Ia menegaskan, apresiasi tidak lahir dari kedekatan personal, bukan pula karena faktor suka atau tidak suka terhadap pimpinan satuan.
“Penghargaan adalah cerminan dari kerja nyata yang terukur,” menjadi pesan yang ingin ditegaskan.
Di tengah upaya memperkuat program ketahanan pangan nasional, hanya tiga dari 14 Polres di jajaran Polda Kalbar yang dinilai benar-benar menunjukkan capaian konkret. Mereka adalah Polres Bengkayang, Polres Kapuas Hulu, dan Polres Landak. Penilaian yang dilakukan bukanlah perlombaan dalam arti kompetisi seremonial. Ini adalah potret faktual dari aktivitas di lapangan—mulai dari pemanfaatan lahan hingga realisasi tanam yang dapat diverifikasi. Data menjadi dasar utama, bukan narasi.
Polres Bengkayang menempati posisi teratas dengan total 22 poin. Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari upaya mengelola potensi lahan seluas 1.535 hektar, dengan realisasi tanam mencapai 492,40 hektar. Sebuah capaian yang menunjukkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan.
Di posisi kedua, Polres Kapuas Hulu mengumpulkan 21 poin. Sementara Polres Landak berada di urutan ketiga dengan 20 poin. Selisih yang tipis menggambarkan bahwa kerja-kerja di lapangan berjalan kompetitif, namun tetap dalam kerangka kolaboratif untuk tujuan yang sama: menjaga ketahanan pangan.
Penghargaan ini diberikan berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Kalbar Nomor: B/390/III/KEP./2026/Ro SDM, dengan indikator penilaian yang jelas, yakni efektivitas pemanfaatan lahan dan capaian target penanaman. Tidak ada ruang untuk asumsi—semuanya berbasis bukti.
Dalam sambutannya, Pipit menekankan bahwa keberhasilan tersebut adalah hasil dari dedikasi personel di lapangan. Mereka bukan hanya menjalankan tugas kepolisian konvensional, tetapi juga hadir sebagai bagian dari solusi atas tantangan pangan di daerah.
Di Kalimantan Barat, isu ketahanan pangan bukan sekadar wacana. Ia bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, terutama di wilayah yang bergantung pada sektor pertanian. Karena itu, keterlibatan institusi seperti kepolisian menjadi bagian dari pendekatan lintas sektor yang semakin relevan.
Penghargaan ini, lanjut Pipit, diharapkan menjadi pemantik bagi Polres lain untuk bergerak lebih progresif. Inovasi dalam pemanfaatan lahan dan kolaborasi dengan masyarakat tani menjadi kunci yang terus didorong.
Ke depan, Polda Kalbar berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan komunitas pertanian. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan program ketahanan pangan tidak berhenti pada capaian jangka pendek, melainkan berkelanjutan.
Pada akhirnya, penghargaan tersebut bukanlah garis finis. Ia justru menjadi penanda bahwa kerja nyata—yang berbasis data dan berdampak langsung—adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Dan di Lapangan Jananuraga pagi itu, tiga nama disebut. Namun pesan yang bergema jauh lebih luas: dalam urusan ketahanan pangan, hasil nyata selalu menemukan jalannya untuk diakui.
