Ketua KADIN Jakarta Selatan Soroti Dampak Pengetatan Anggaran terhadap Pelaku Usaha dan UMKM
Jakarta-Spektroom : Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jakarta Selatan, Lafranta Siregar, menilai kebijakan pengetatan anggaran pemerintah berdampak langsung terhadap dunia usaha, khususnya sektor konstruksi, pengadaan barang dan jasa, event organizer (EO), serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal tersebut disampaikan Lafranta Siregar, saat diwawancarai Spektroom usai dirinya mengikiti kegiatan RAPIMKOTA V KADIN Jakarta Selatan, di Hotel RA Suite Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (4/7/2026) sore.
Menurutnya, selama ini kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta relatif selaras dengan kebutuhan dunia usaha di wilayah Jakarta Selatan. Namun, ketika terdapat kebijakan dari pemerintah pusat yang memengaruhi kebijakan daerah, dampaknya turut dirasakan oleh para pelaku usaha.
"Anggota KADIN Jakarta Selatan, sekitar 70 persen merupakan pelaku UMKM. Karena itu, setiap perubahan kebijakan fiskal akan langsung berpengaruh terhadap aktivitas usaha mereka," ujarnya.
Menurutnya, kebijakan efisiensi dan pengetatan anggaran membuat sejumlah proyek pemerintah mengalami perlambatan. Kondisi tersebut berdampak pada perusahaan yang selama ini bergantung pada proyek konstruksi, pengadaan barang dan jasa, maupun penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
"Situasi tersebut juga berkontribusi terhadap melemahnya daya beli masyarakat, meningkatnya penutupan usaha, hingga terjadinya pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor," ungkapnya.
Ia, juga mengaku prihatin terhadap kondisi UMKM yang, menurutnya, menghadapi tekanan di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Ia, menilai pendekatan terhadap pelaku usaha kecil seharusnya lebih mengedepankan pembinaan.
Ia, juga menyinggung pentingnya tata kelola anggaran negara yang transparan dan akuntabel. Efisiensi anggaran seharusnya benar-benar menghasilkan penghematan yang berdampak positif bagi pembangunan dan perekonomian, bukan sekadar pergeseran alokasi anggaran.
"Program pemerintah pada dasarnya baik, tetapi pelaksanaannya harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas sehingga tujuan program dapat tercapai secara efektif," katanya.
Ia, juga memberikan pandangan mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun pelaksanaannya perlu dievaluasi agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas.
"Mempertimbangkan mekanisme yang lebih memberdayakan masyarakat, seperti melibatkan kantin sekolah, pelaku UMKM, maupun keluarga penerima manfaat secara lebih besar, sehingga dampak ekonominya dirasakan hingga ke tingkat bawah," imbuhnya.
"Implementasi program berskala nasional sebaiknya diawali melalui proyek percontohan sebelum diterapkan secara luas. Dengan demikian, efektivitas program dapat dievaluasi terlebih dahulu sehingga potensi kendala di lapangan dapat diminimalkan," ujarnya.
Evaluasi berkala, menurutnya, diperlukan, memastikan program-program pemerintah tidak hanya mencapai sasaran utama, tetapi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan peluang usaha baru, serta memperkuat rantai pasok yang melibatkan UMKM, petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal lainnya.
Meski menyampaikan sejumlah kritik dan masukan, ia, menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ia berharap setiap kebijakan disertai pengawasan, evaluasi, dan tata kelola yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap dunia usaha.
Sementara itu, pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dilakukan untuk meningkatkan efektivitas belanja negara dan mengoptimalkan penggunaan anggaran pada program-program prioritas nasional. Pemerintah juga menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan perekonomian melalui pelibatan berbagai pelaku usaha dalam rantai pasok pangan.
