Khamim Tohari Kawal Pendidikan Gratis 9 Tahun : Negara Harus Lindungi Sekolah Swasta

Khamim Tohari Kawal Pendidikan Gratis 9 Tahun :  Negara Harus Lindungi Sekolah Swasta

SPEKTROOM. ID – Kabar menggembirakan datang dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan bahwa pendidikan dasar sembilan tahun, mulai SD hingga SMP atau sederajat, harus digratiskan oleh pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Keputusan yang lahir dari perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024 ini disambut hangat oleh Anggota DPRD Kota Batu, Khamim Tohari, yang menilai langkah MK tersebut sebagai momen bersejarah dan penuh harapan.

Menurut Khamim, keputusan ini bukan sekadar simbol keadilan, melainkan perintah tegas agar negara hadir secara nyata dalam menjamin hak pendidikan setiap anak Indonesia.

“Artinya, MK memberikan perintah kepada Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar 9 tahun tanpa biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta,” ujar Khamim, Sabtu ( 31/5/2025 ).

Politisi yang dikenal vokal dalam isu pendidikan ini menyatakan bahwa kebijakan tersebut adalah dorongan moral dan politik agar tidak ada lagi anak yang terhambat bersekolah hanya karena persoalan ekonomi.

Namun demikian, Khamim juga menyoroti tantangan pelaksanaan di lapangan, terutama pada sekolah swasta yang selama ini bertumpu pada iuran siswa. Ia menekankan pentingnya kejelasan mekanisme pendanaan agar sekolah swasta tidak dirugikan.

“Swasta selama ini andalkan iuran. Kalau sekarang gratis, ya pemerintah harus hadir penuh – dari gaji guru, operasional, sampai perawatan gedung. Seperti apa teknisnya, kita tunggu dari pusat,” jelasnya.

Khamim juga mendorong agar sumber dana pendidikan bisa berasal dari APBN maupun APBD, tergantung kewenangan dan cakupan wilayah. Baginya, yang terpenting adalah prinsip keadilan tetap dijaga dan implementasi tidak setengah hati.

“Pendidikan adalah hak, bukan lagi harapan. Jangan sampai sekolah swasta malah jadi korban dari kebijakan yang sejatinya mulia,” tambahnya.

Dukungan terhadap keputusan MK ini bukan hanya soal kebijakan, tapi juga cermin dari perjuangan wakil rakyat seperti Khamim Tohari yang terus mengawal isu-isu mendasar untuk masa depan generasi muda.

Dengan semangat ini, Khamim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal realisasi pendidikan gratis sembilan tahun, karena menurutnya, “masa depan Indonesia ada di ruang-ruang kelas, bukan di luar pagar sekolah.” Pungkasnya. ( Eno).

Berita terkait

Politeknik Pertanian Pangkep dan Mitra PP Komit Jalin Kolaborasi Virtual Touring Bersama Disparpora Kabupaten Maros

Politeknik Pertanian Pangkep dan Mitra PP Komit Jalin Kolaborasi Virtual Touring Bersama Disparpora Kabupaten Maros

Pangkep-Spektroom : Politeknik Pertanian Pangkajene Kepulauan (Politani Pangkep) terus mendorong pemanfaatan hasil penelitian melalui inovasi yang berdampak bagi masyarakat. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kolaborasi program Virtual Touring Diseminasi Hasil Penelitian bersama Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Pemerintah Kabupaten Maros, dengan pendampingan mitra pendukung komunitas IT, PP Komit Andi

Nur Jalil Sultan, Julianto
Bodewin Tegaskan Tak Boleh Ada Diskriminasi, Semua Warga Ambon Berhak Dapat Pelayanan yang Sama

Bodewin Tegaskan Tak Boleh Ada Diskriminasi, Semua Warga Ambon Berhak Dapat Pelayanan yang Sama

Ambon-Spektroom : Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Ambon wajib mengintegrasikan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap pelayanan publik. Penegasan itu disampaikan saat membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Focal Point Hak Asasi Manusia (HAM) di The City Hotel, Kecamatan Sirimau, Jumat

Eva Moenandar, Pelinus Latuheru
Dinsos Ambon Ajak Warga Segera Aktifkan IKD, Bansos Tepat Sasaran Dimulai dari Data Akurat

Dinsos Ambon Ajak Warga Segera Aktifkan IKD, Bansos Tepat Sasaran Dimulai dari Data Akurat

Ambon-Spektroom : Dinas Sosial (Dinsos) Kota Ambon mengajak seluruh masyarakat untuk segera mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai langkah penting dalam mewujudkan data kependudukan yang akurat sekaligus memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Ajakan tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, dr. Wendy Pelupessy, kepada wartawan usai menghadiri Pelatihan Peningkatan

Eva Moenandar, Julianto
ссс