Kick Off Evaluasi Nasional Capaian IDI Tahun 2025 Untuk Penguatan Demokrasi dan Peningkatan Strategi Pembangunan Nasional
Semarang -Spektroom: Kepala Badan (Kaban) Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung Achmad Saefullah menghadiri Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 dalam rangka Penguatan Demokrasi dan Peningkatan Strategi Pembangunan Nasional di Semarang, Kamis (21/5/2026).
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan kualitas demokrasi daerah melalui pendekatan berbasis data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Berdasarkan hasil pengukuran, capaian IDI nasional Tahun 2025 tercatat sebesar 78,19.
Menurut Deputi bidang koordinasi politik dalam negeri Kemenko Polkam, Heri Wiranto menyampaikan proses pengukuran IDI dihasilkan atas kerjasama lintas sektoral, terdiri dari Kemenko Polkam sebagai pengampu, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga teknis yang melakukan pengukuran serta didukung oleh Kementerian Dalam Negeri, Bappenas Akademisi dan juga unsur masyarakat pada umumnya.
Kick Off Evaluasi Nasional Capaian IDI, lanjut Heri Wiranto, bertujuan untuk mengevaluasi lintas sektoral terhadap hasil demokrasi Indonesia tahun 2025 secara komprehensif dan transparan, mendorong komitmen bersama dalam meningkatkan kehidupan demokrasi di Indonesia secara prosedural dan substansial serta menghasilkan satu rekomendasi strategis sebagai rencana penguatan demokrasi dalam mendukung target pembangunan nasional kedepan.
Kegiatan ini diikuti kurang lebih 250 peserta dari berbagai unsur baik tingkat pusat maupun daerah.
"Kehadiran sebagai pemangku kepentingan ini, mencerminkan bahwa upaya memperkuat demokrasi memerlukan kolaborasi yang luas dan komprehensif" ujar Heri Wiranto dalam laporannya.
Adapun latar belakang peserta Kick Off evaluasi nasional capaian IDI tahun 2025 ini terdiri dari berbagai unsur, meliputi Kementerian dan Lembaga terkait di tingkat pusat, termasuk Anggota Legislatif dan penyelenggara pemilu, kemudian para Gubernur dan Anggota Forkopimda provinsi Jawa Tengah, para akademisi serta Media sebagai bagian penting dalam desiminasi informasi kepada publik.
Diforum yang sama Wakil Kepala BPS Hari P. Harmadi dalam pemaparannya menyebutkan prioritas strategis Nasional yang utama adalah memperkokoh Ideologi Pancasila Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), jadi jelas bahwa prioritas nasional ini sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dalam Asta Cita Ke 1 Presiden, adalah memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
"Sehingga demokrasi ini menjadi salah satu tolok ukur kinerja pembangunan nasional, sesuai arah Prioritas pembangunan yang telah digariskan oleh Presiden" ujarnnya.
Harmadi melanjutkan, dalam Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang 2025 - 2045, supremasi hukum stabilitas dan kepemimpinan Indonesia tercantum di pasal 7, diantaranya adalah Pembangunan demokrasi diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial dimana lembaga yang terlibat di dalamnya semakin kuat ada kesetaraan di masyarakat sipil.
"Pengarusutama internalisasi Pancasila penguatan inklusivitas dan pencegahan pemanfaatan politik identitas, kita tidak ingin negara kita terpecah belah hanya karena pemanfaatan politik identitas." tandas Harmadi.
Tidak kalah penting yaitu penguatan komunikasi publik dan penguatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan.
"Targetnya ditahun 2029, di akhir RPJMN, Indeks Demokrasi Indonesia mencapai 83,42-86,96, jika kita lihat capaian di tahun 2025 diangka 78,19 sedikit merosot dibanding tahun 2024" rinci dia.
Selanjutnya ada 3 Aspek, aspek kebebasan nasional di angka 75,52 , Aspek kesetaraan Nasional 80,33 dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi Nasional diangka 78,28.
"Targetnya sebenarnya di angka 81, dan kita masih berupaya karena ini orkestrasi kerja bersama pusat dan daerah" tutup dia.
Sementara Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung menurut Aspek Kebebasan 83.02, Aspek Kesetaraan 72.13, Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi 78.82 dan Skor Indeks Demokrasi 77.83(@Ng).
