Kinerja Ekonomi Regional Kalsel Semester I 2025 - Saling Menguatkan di Tengah Tekanan Global

Reporter : Junaidi

Editor : Agung Yunianto

Spektroom - Perekonomian Kalimantan Selatan tumbuh stabil pada Semester I tahun 2025 meskipun menghadapi sejumlah tantangan terutama pengaruh kondisi ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi secara year-on-year (yoy) sebesar 4,81%, sedikit di bawah nasional 4,87%,
menempatkan Kalimantan Selatan sebagai provinsi dengan pertumbuhan tertinggi kedua di regional Kalimantan setelah Kalimantan Barat.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, di Banjarmasin, Rabu (30/7/2025) mengatakan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp70,86 triliun, dan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp38,24 triliun. Struktur perekonomian daerah didominasi oleh sektor pertambangan yang menyumbang 28,33% terhadap PDRB, diikuti konsumsi rumah tangga
sebesar 48,55%, menggambarkan peran aktivitas domestik sebagai penggerak utama ekonomi Kalsel.

Dikatakan, bulan Juni 2025, tingkat inflasi Kalimantan Selatan relatif stabil di angka 0,23% (mtm) dan 1,81% (yoy), sedikit di bawah tingkat inflasi nasional sebesar 1,87% (yoy). Inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Tanjung sebesar 2,79% yoy, sedangkan inflasi terendah atau deflasi di Hulu Sungai Tengah sebesar 0,47%
yoy. Komoditas utama penyumbang inflasi tahunan yakni emas perhiasan, minyak goreng, kopi bubuk, sigaret kretek mesin, dan ikan gabus. Komoditas yang mengalami deflasi yaitu beras, daging ayam ras, tarif parkir, ikan nila, dan telur ayam ras.

"Pemerintah Daerah telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk pengendalian inflasi, seperti
pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM), perluasan subsidi pupuk batubara untuk komoditas padi dan jagung serta subsidi ongkos angkut dan prioritas angkutan pangan (bekerja sama dengan Dinas
Perhubungan), menjadi strategi kunci menjaga stabilitas harga dan daya beli Masyarakat," ujar Catur.

Ditegaskan, surplus neraca perdagangan Kalimantan Selatan bulan Juni 2025 tercatat sebesar US$655,24 juta. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 30,81% yoy. Penurunan terutama diakibatkan oleh melemahnya ekspor yang turun sebesar 31,8% yoy akibat perlambatan ekspor komoditas utama seperti batubara dan lignit. Impor juga mengalami penurunan signifikan mencapai 36,5% yoy, yang dipicu oleh penurunan impor minyak petroleum, kapal dan kendaraan air, serta mesin dan peralatan. Meskipun demikian, surplus
perdagangan yang terus berlanjut memberikan dasar yang kokoh bagi keseimbangan ekonomi dan stabilitas
finansial daerah.

"Dengan pondasi ekonomi yang kuat, inflasi yang terkendali, serta neraca perdagangan yang tetap surplus, Kalimantan Selatan menunjukkan ketahanan ekonomi ditengah berbagai tekanan global," Catur menambahkan.

Disebutkan, Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan terus berkomitmen menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan perkuatan daya saing Regional.

Kinerja Fiskal APBN Regional Kalsel Semester I 2025 Tetap Optimal Tumbuh
“Pendapatan Negara Capai Rp5,75 Triliun”
Realisasi pendapatan APBN sampai dengan semester I 2025, untuk wilayah Kalimantan Selatan mencapai Rp5,75 triliun atau 26,08% dari target yang ditetapkan sebesar Rp22,04 triliun.
Penjelasan lebih rinci untuk realisasi pendapatan Negara tersebut terdiri dari tiga jenis penerimaan.
Pertama, realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp4,48 triliun, yang dirinci kedalam beberapa jenis penerimaan yaitu penerimaan PPh NonMigas sebesar Rp3,63 triliun. Kemudian penerimaan PBB sebesar Rp45,88 miliar. Selain itu, ada penerimaan PPN dan PPn BM sebesar Rp227,74 miliar. Kemudian, ada penerimaan dari Pajak Lainnya sebesar Rp570,19 miliar.
Kedua, realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp450 miliar. Penerimaan Bea dan Cukai ditopang oleh Bea Keluar sebesar 94,69% dari total penerimaan. Penerimaan Lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebesar Rp2.64 triliun. Salah satu komponen penerimaan lainnya antara lain pada Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) terealisasi Rp1,08 triliun terdiri dari PPh Impor Rp200,5 miliar dan PPN Impor Rp884,1 miliar.
Ketiga, Realisasi Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp805,87 miliar yang terdiri dari Pendapatan BLU Rp211,39 miliar dan PNBP Lainnya sebesar Rp594,48 miliar. Sedangkan PNBP yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) antara lain PNBP
Aset, Piutang Negara, dan Lelang dengan total kontribusi terhadap pendapatan negara sebesar Rp13,78 miliar.

“Realisasi Belanja Negara tembus Rp15,65 Triliun”
Realisasi belanja Negara pada Semester I tahun 2025 mencapai Rp15.65 triliun atau 41,71% dari pagu Rp37,53 triliun. Realisasi belanja Negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar
Rp3,37 triliun atau 34,99% dari pagu sebesar Rp9,63 triliun, dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD)
terealisasi sebesar Rp12,28 triliun atau 44,03% dari pagu sebesar Rp27,89 triliun. Jenis Belanja TKD masih mendominasi struktur belanja APBN di Kalsel dengan kontribusi 78,46% dari total belanja APBN. Ditengah implementasi kebijakan efisiensi anggaran, kinerja penyerapan belanja APBN terus dijaga agar terus memberi manfaat yang maksimal bagi perekonomian Kalsel.
Untuk detail rincian realisasi BPP sebagai berikut, pertama, realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp2,27 triliun atau 55,31%. Realisasi ini tumbuh meningkat 3,68% dari 2024 dipengaruhi oleh kenaikan gaji pokok Pegawai, peningkatan jumlah
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan TPG Non PNS terutama pada Kemenag dan LLDIKTI.
Secara agregat, belanja gaji dan tunjangan naik 4,02% yoy dan belanja tunkin naik sebesar 1,97% yoy,
honor serta lembur naik sebesar 4,01% yoy.
Kedua, realisasi Belanja Barang sebesar Rp0,92 triliun atau 22,54%, menurun dari 2024 dipengaruhi oleh adanya efisiensi belanja, dan belum adanya realisasi dari satker pagu terbesar (Rp1,3 triliun) untuk program swasembada pangan. Penurunan belanja terutama pada belanja Barang Non Operasional, belanja Perjalanan Dinas, dan Belanja Barang Jasa.
Ketiga, realisasi Belanja Modal sebesar Rp0,17 triliun atau 11,9%, menurun dari 2024 dipengaruhi oleh adanya efisiensi belanja. Penurunan belanja Terutama pada Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan
Jaringan, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, serta Belanja Modal Fisik Lainnya.