Komisi VIII DPR RI Kunjungi Pesawaran & Lampung Tengah, Konsentrasi di Sosial, Haji dan Umrah, Zakat serta Wakaf

Pesawaran - Spektroom : Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan senilai lebih dari Rp87 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dalam Kunjungan Kerja Reses yang berlangsung di Aula Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Gedong Tataan, Sabtu (25/7/2026).

Selain menyalurkan bantuan dari sejumlah kementerian dan lembaga mitra kerja, Komisi VIII juga menekankan pentingnya penguatan validitas data bantuan sosial, percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, serta peningkatan kesiapsiagaan bencana sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan program pemerintah di bidang agama, sosial, haji dan umrah, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, serta pengelolaan zakat dan wakaf.

"Kunjungan kerja ini menjadi forum strategis antara Komisi VIII DPR RI dengan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, jajaran instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program-program yang telah berjalan di daerah," ujar Abidin.

Pada pertemuan bersama Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian beserta jajaran pemerintah daerah, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar berbagai program dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan, memperkuat perlindungan perempuan dan anak, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bencana.

Sedangkan di Lampung Tengah Tim Komisi VIII DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi, Marwan Dasopang bersama rombongan, diterima Plt Bupati Lamteng, l Komang Koheri di Aula Sesat Nuwo Balak Rumah Dinas Bupati Lampung Tengah.

Dalam sambutannya, Plt Bupati Lamteng, Komang Koheri menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan kerja Komisi Vlll di Kabupaten Lampung Tengah, kunjungan kerja ini memiliki arti yang sangat krusial bagi daerah.

Melalui momentum reses ini, kita berharap dapat menyampaikan gambaran umum serta beberapa aspirasi strategis yang menjadi fokus penanganan bersama Komisi VIII DPR RI. Plt Bupati Lamteng, berharap dengan adanya Kunker Komisi Vlll DPR RI saat ini akan menjawab semua persoalan khususnya yang menyangkut bansos di Kab.Lamteng.

“Kita percayakan dengan rekan-rekan dari Komisi Vlll untuk bagaimana membantu kita mengurai semua persoalan yang ada khususnya diKab.Lamteng saat ini,” harap I Komang Koheri yang juga mantan anggota Komisi Vlll DPR RI ini.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang secara tegas menyoroti persoalan ketimpangan distribusi bantuan sosial (bansos) dan minimnya kesejahteraan guru honorer di Indonesia saat ini. Evaluasi menyeluruh terhadap skema penyaluran bantuan pemerintah agar lebih berkeadilan dan tepat sasaran.

Marwan Dasopang juga mengungkapkan keprihatinannya atas keluhan masyarakat terkait ketidaktepatan data penerima bansos. Marwan menilai masih ada jurang pemisah yang lebar antara warga yang benar-benar membutuhkan dengan fakta penyaluran di lapangan.

Pada kesempatan tersebut, Komisi VIII DPR RI juga menyerahkan berbagai bantuan dari kementerian dan lembaga mitra kerja.

Kementerian Sosial menyalurkan bantuan senilai Rp85,6 miliar, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama memberikan bantuan Rp1,8 miliar, BNPB menyerahkan satu unit mobil tangki air kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Selanjutnya BPKH memberikan beasiswa kepada 30 mahasiswa se-Provinsi Lampung sebesar Rp.3 juta per semester, sedangkan BAZNAS menyalurkan bantuan Lumbung Pangan Gapoktan Makarti Jaya senilai Rp483,5 juta serta bantuan usaha ultra mikro untuk Masjid Baitul Iqror sebesar Rp150 juta.

"Bantuan sosial merupakan instrumen vital pengentasan kemiskinan. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap fakta bahwa masih terjadi ketimpangan,” tegasnya.

Secara khusus Dasopang juga menyoroti soal intensif pada guru honorer khususnya di Kemenag. Menurutnya, insentif yang diterima para pendidik honorer saat ini masih jauh dari kata layak bila dibandingkan dengan dedikasi dan pengabdian mereka dalam mencerdaskan bangsa.

Dirinya menilai insentif bagi guru honorer harus diperlakukan sebagai bentuk perlindungan sosial dan penghargaan atas peran strategis mereka, bukan sekadar pelengkap anggaran kewenangan daerah. Melalui kunjungan kerja reses tersebut, Komisi VIII DPR RI berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat sehingga pelaksanaan program di bidang sosial, keagamaan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana dapat berlangsung lebih efektif serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesawaran. (@Ng).