Kopdes Merah Putih Bukan Program Top-Down, Warga Desa Jadi Subjek Ekonomi
Spektroom– Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menjadi salah satu program strategis pemerintah. Dipastikan bahwa program ini bukan program "Top-Down" melainkan program yang menitikberatkan "Bottom-Up".
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menjelaskan program Kopdes/ Kel ini dirancang agar masyarakat desa memiliki kepemilikan nyata terhadap ekonomi yang mereka bangun.
“Kalau selama ini masyarakat desa selalu menjadi target pasar, sekarang kita balik. Dengan Kopdes, masyarakat bukan hanya jadi objek, tapi pelaku pasar. Dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka,” kata Wamenkop Farida saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Regional di Banten, Jum’at (26/9/2025).
Wamenkop Farida menegaskan bahwa program Kopdes/Kel Merah Putih ini berbeda dengan pola lama yang bersifat top-down. Begitu terbentuk dan beroperasi secara mandiri, pemerintah akan memberikan keleluasaan bagi para pengurus/pengelola dalam melakukan praktek bisnisnya. Pemerintah hanya sebatas fasilitator dan membantu pengawasan.
Wamenkop Farida menggarisbawahi bahwa kehadiran Kopdes/ Kel Merah Putih tidak boleh berhenti hanya sebagai penyalur barang subsidi pemerintah. Ke depan, Kopdes/ Kel Merah Putih harus menjadi sentra produktif dari masing-masing desa, sekaligus menjadi agregator dari hasil produksi masyarakat. "Koperasi harus menjadi etalase karya masyarakat desa,” ungkapnya.
Wamenkop Farida mengajak semua pihak untuk terlibat " Saya minta lebih cepat dengan pergerakan dan dinamika yang ada di lapangan dalam upaya mendukung percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih. Dalam waktu dekat ditargetkan sekitar 1.000 unit Kopdes/Kel Merah Putih akan mendapatkan dukungan pencairan pembiayaan awal dari Bank Himbara untuk mendukung tahap operasionalisasi.
“Database sudah kami siapkan, termasuk pencairan Pembiayaan melalui Himbara. Ujung tombak program Kopdes ini ada di Kemenkop, tetapi sejatinya ini adalah kerja gotong royong bersama mitra,” jelasnya.
Wakil Gubernur Provinsi Banten H.R. Achmad Dimyati mendukung penuh terhadap program Kopdes. Diakui bahwa koperasi masih akan tetap menjadi soko guru ekonomi nasional. Dengan program sistem bottom-up diharapkan tidak akan mengulang kegagalan membangun koperasi di masa lalu"ucapnya.
Saat ini di Provinsi Banten seluruh desa dan kelurahan sudah terbentuk Kopdes/ Kel Merah Putih kecuali di wilayah Badui. Namun untuk yang beroperasi baru sekitar 20 persen.
