Trending

Kunjungan Kerja Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat Membuahkan Hasil Konkret

Kunjungan Kerja Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat Membuahkan Hasil Konkret
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya memaparkan hasil kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat. (Foto: Setkab RI)

Spektroom - Diplomasi yang dilakukan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Washington D.C., Amerika Serikat, sejak tanggal 17 Februari lalu, membuahkan hasil konkret bagi perekonomian dan kedaulatan energi.

​Di tengah padatnya agenda Board of Peace, Presiden Prabowo menjadi satu-satunya kepala negara yang menggelar pertemuan bilateral secara langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan strategis, yaitu:

  1. Tarif perdagangan berhasil diturunkan hampir 50 persen, dari 32 persen menjadi 19 persen, serta pemberian fasilitas tarif 0 persen bagi 1.819 produk unggulan Indonesia, khususnya sektor pertanian dan industri strategis, yang membuka ruang ekspansi lebih luas di pasar global.
  2. Indonesia membuka pintu investasi bagi perusahaan AS di sektor mineral kritis, dengan tetap mengedepankan regulasi nasional, kedaulatan sumber daya alam, serta agenda hilirisasi dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri.
  3. Pemerintah mengalokasikan pembelian energi dari AS senilai USD 15 miliar. Ini bagian dari strategi nasional untuk menjaga ketahanan energi dan keseimbangan neraca perdagangan, tanpa menambah ketergantungan impor, melalui optimalisasi dan penataan ulang sumber pasokan dari berbagai negara mitra. Pertamina juga merintis kerja sama teknologi dengan mitra AS untuk mengoptimalkan ladang minyak nasional.
  4. Porsi saham Indonesia di PT Freeport Indonesia ditargetkan dari 51 persen naik menjadi 63 persen pada tahun 2041, dengan skema penerimaan negara dan royalti untuk Papua. Di sektor migas, komunikasi lanjutan dilakukan dengan ExxonMobil untuk perpanjangan operasi hingga 2055, dengan rencana investasi tambahan sekitar USD 10 miliar guna menjaga dan meningkatkan produksi nasional.
    ​
    "Pemerintah menegaskan bahwa seluruh negosiasi, baik di sektor tambang maupun migas, dilakukan dengan tetap mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menempatkan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tulis akun FB resmi Setkab RI, Sabtu (21/2/2026). (RRE/Rel)

Berita terkait

Aksa Harmoni Perkuat Pembauran Sosial dan Persaudaraan Lintas Sara

Aksa Harmoni Perkuat Pembauran Sosial dan Persaudaraan Lintas Sara

Ambon - Spektroom: Memperkuat persaudaraan dan menjaga keharmonisan masyarakat di tengah keberagaman menjadi salah 1 agenda penting pembangunan Kota Ambon. Berangkat dari semangat tersebut, Oldrin Parinussa, SE, Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII, menggagas sebuah inovasi strategis bertajuk Aksa Harmoni (Akselerasi) Pembauran Sosial dan Penguatan Persaudaraan Lintas SARA

Eva Moenandar, Afrizal Aziz
Kanwil DJP Kalselteng Serahkan Tersangka Tindak Pidana Perpajakan kepada Kejaksaan Negeri Banjarmasin

Kanwil DJP Kalselteng Serahkan Tersangka Tindak Pidana Perpajakan kepada Kejaksaan Negeri Banjarmasin

Banjarmasin - Spektroom : Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah melaksanakan penyerahan tahap II, yakni melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti terkait proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas tersangka MHL, MWN, dan RN kepada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Kemis (5/11/2026). Berkas

Junaidi, Afrizal Aziz