Kunjungan Mensos Saifullah Yusuf Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Pati
Pati-Spektroom: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa, Jumat, 15 Mei 2026.
Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap.
Saifullah Yusuf menyebutkan, pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari lima puluh persen.
Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung seribu siswa jenjang SD SMP SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
Program Sekolah Rakyat ditujukan bagi keluarga miskin ekstrem kategori desil 1 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pemerintah Pusat meminta proses penerimaan siswa dilakukan transparan tanpa praktik titipan maupun penyalahgunaan kewenangan selama seleksi berlangsung.
“Sekolah rakyat merupakan persembahan Presiden Prabowo bagi keluarga kurang mampu agar memperoleh pendidikan berkualitas. Kami menginginkan proses penerimaan berlangsung bersih tanpa korupsi maupun praktik titipan selama penjaringan siswa berjalan,” kata Saifullah Yusuf kemarin.
Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyatakan, pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pati. Program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi nantinya.
“Kehadiran sekolah rakyat membuat masyarakat kurang mampu Kabupaten Pati memperoleh kesempatan pendidikan lebih layak dan produktif. Kami siap mengawal seluruh proses pelaksanaan program agar berjalan transparan serta sesuai aturan berlaku,” ujar Risma.
Dalam kunjungan tersebut Mensos bersama Plt Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual lingkungan pesantren setempat. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan rehabilitasi serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman.
Saifullah Yusuf menegaskan, pemerintah mendukung proses hukum terhadap pelaku dugaan kekerasan seksual dengan hukuman seberat-beratnya sesuai ketentuan. Pemerintah Kabupaten Pati juga memastikan pengawasan penggunaan anggaran pendidikan dilakukan terbuka serta bebas praktik korupsi dan penyimpangan. (APB)
