Lampung Selatan Catatkan Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Provinsi Lampung
Lampung Selatan - Spektroom : Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela membuka Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Kabupaten Lampung Selatan, yang berlangsung di Aula Rimau Kantor Bappeda Lampung Selatan, Rabu (11/3/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional.
Dalam sambutannya, Wagub Jihan menyampaikan bahwa Tahun 2027 merupakan tahun ketiga RPJMD yang berada pada fase akselerasi pencapaian target pembangunan.
Dirinya menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar pembangunan dapat berjalan optimal.
“Sinergi perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menjadi kunci untuk mencapai target pembangunan secara optimal,” ujar Wagub Jihan.
Pada kesempatan tersebut, Wagub Jihan menyampaikan sejumlah capaian pembangunan Provinsi Lampung sepanjang tahun 2025.
Wagub Jihan menyampaikan Perekonomian Lampung tercatat tumbuh sebesar 5,28 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen dan rata-rata Sumatera sebesar 4,81 persen.
Wagub juga mengapresiasi Kabupaten Lampung Selatan yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, yakni sebesar 5,71 persen.
Di sektor kesejahteraan masyarakat, jelas Wagub Jihan, menyampaikan bahwa angka kemiskinan Provinsi Lampung berhasil turun dari 10 persen pada Maret 2025 menjadi 9,66 persen pada September 2025. Namun demikian, angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan masih berada pada angka 12,05 persen.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Lampung tercatat sebesar 4,21 persen dan termasuk empat terendah secara nasional. Adapun TPT di Lampung Selatan berada pada angka 4,67 persen.
Wagub Jihan juga menyoroti keberhasilan Lampung Selatan dalam penanganan stunting. Prevalensi stunting di Provinsi Lampung tercatat sebesar 15,9 persen, sementara Lampung Selatan berada pada angka 10,4 persen atau lebih baik dari rata-rata provinsi.
"Berbagai capaian ini menjadi modal penting bagi kita untuk memasuki fase akselerasi pembangunan pada tahun 2027, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," jelasnya.
Disisi lain, Pada sektor infrastruktur, jelas Wagub Jihan, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan perhatian terhadap pembangunan jalan di wilayah Lampung Selatan.
Pada tahun 2026, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp107,8 miliar untuk penanganan jalan provinsi sepanjang 10,9 kilometer di wilayah Lampung Selatan.
Selain itu, penanganan jalan desa juga mendapat dukungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,29 miliar untuk enam ruas jalan desa di Kabupaten Lampung Selatan.
"Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperlancar distribusi hasil pertanian, menekan biaya logistik, menjaga stabilitas harga, serta membuka akses ekonomi masyarakat," ujarnya.
Wagub Jihan juga menyoroti program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung, yakni Desaku Maju, yang bertujuan memperkuat ekosistem ekonomi desa.
Sementara ditempat yang sama Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama memaparkan berbagai pencapaian positif.
"Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 mencapai 5,71 persen dan melampaui Provinsi Lampung sebesar 5,28 persen maupun rata-rata nasional 5,11 persen" ujar Bupati Egi.
Menurut Bupati, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) naik dari Rp60,32 triliun menjadi Rp65,66 triliun serta realisasi investasi Rp3,04 triliun.
"Angka kemiskinan turun menjadi 12,05 persen serta kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 73,10" ujarnya lagi.
Di sektor kesehatan, pemerintah daerah berhasil menekan prevalensi stunting hingga 10,4 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi 15,9 persen.
Pembangunan infrastruktur jalan desa dan kabupaten sepanjang 270 kilometer. Penguatan ekonomi kerakyatan didorong melalui legalitas 260 Koperasi Desa Merah Putih serta pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah pesisir seperti Desa Ketapang, Bandar Agung, dan Kunjir.
Seluruh pencapaian ini menjadi basis kuat untuk mengkaji 1.169 usulan pembangunan kecamatan dan 412 pokok pikiran DPRD yang akan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan tahun 2027.(@Ng).
