Libur Akhir Tahun Momentum Perjuangan Buruh Demi Upah Layak
Spektroom - Perjuangan pekerja untuk menuntut kebijakan perburuhan yang lebih baik menjamin upah yang adil terus bergulir jelang akhir tahun ini.
Solidaritas buruh Kabupaten Bogor terus menguat menjelang aksi unjuk rasa ke Istana Negara pada 30 Desember 2025.
Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPAMK FSPMI) di Federal Izumi Manufacturing (FIM) Bogor, Agung Prasetyo, menegaskan komitmennya untuk tetap hadir dan bergabung dalam aksi, meskipun momentum tersebut bertepatan dengan libur akhir tahun.
"Llibur akhir tahun tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan semangat perjuangan kaum buruh".tegasnya, Minggu (28/12/2025)
Udin Wahyudin selaku Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPL FSPMI) Bekasi, juga bertekad konvoi ke Jakarta.
"Kami yakin kesadaran ini lahir dari semangat buruh yang merasa dibohongi gubernur Jawa Barat,” ujarnya Sabtu (27/12/2025)
Selain dari Bogor dan Bekasi, buruh dari Purwakarta dan Banten dikabarkan akan bergabung dalam aksi unjuk rasa ke Istana Jakarta.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan aksi unjuk rasa sebagai bentuk perlawanan setelah pemerintah daerah menetapkan Upah Minimum Provinsi ( UMP) dii DKI Jakarta dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)yang dinilai jauh di bawah harapan kaum buruh
"KSPI juga secara resmi akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas Keputusan Gubernur terkait UMP DKI Jakarta 2026".ujar Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Sabtu (27/12/2025).
Selain menempuh jalur hukum, kata Iqbal buruh berencana menggelar demonstrasi di kawasan Istana Negara, Jakarta.
"Aksi ini akan diikuti oleh sekitar 20.000 buruh dari Jawa Barat dan Banten, dengan konvoi sepeda motor menuju Jakarta", ungkapnya
Kehadiran mereka menurut Iqbal diharapkan semakin memperkuat tekanan kolektif agar pemerintah segera merevisi keputusan UMP dan UMSK 2026 demi menghadirkan kebijakan yang lebih adil serta berpihak kepada pekerja.
