Matangkan Rencana Pembangunan Huntap di Pauh, Wawako Maigus Nasir Lakukan Tinjauan Lapangan

Matangkan Rencana Pembangunan Huntap di Pauh, Wawako Maigus Nasir Lakukan Tinjauan Lapangan
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir meninjau lokasi pembangunan huntap di Kecamatan Pauh, Padang. (Foto: Diskominfo Kota Padang)

Spektroom - Pemerintah Kota (Pemko) Padang mulai mematangkan rencana pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak banjir ke kawasan yang lebih aman. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, meninjau langsung lahan seluas 4,6 hektare di kawasan Tanah Sungkai, Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, Sabtu (10/1/2026). Lahan tersebut diproyeksikan sebagai lokasi pembangunan Huntap bagi sekitar 300 Kepala Keluarga (KK) di wilayah Kecamatan Pauh yang selama ini tinggal di zona merah atau bantaran sungai. Dalam peninjauan tersebut, Maigus Nasir didampingi oleh Dandim 0312/Padang, Asisten Pemerintahan, serta jajaran kepala OPD terkait seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pertanahan, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan bahwa pemilihan lokasi Huntap tidak boleh dilakukan sembarangan. Setidaknya ada empat aspek utama yang menjadi parameter kelayakan, yakni keamanan, aksesibilitas, infrastruktur, serta dampak sosial-ekonomi. "Kami turun ke lapangan untuk memastikan lokasi ini benar-benar layak dan aman bagi masyarakat. Berdasarkan pantauan awal, Tanah Sungkai ini memiliki hamparan lahan yang baik dan lokasinya jauh dari aliran sungai, sehingga risiko banjir maupun longsor sangat minim," ujar Maigus Nasir di sela-sela peninjauan. Terkait akses mobilitas warga, Maigus Nasir menyebutkan bahwa lokasi ini cukup strategis karena terhubung dengan pemukiman yang sudah ada. "Aksesibilitasnya cukup baik, hanya berjarak sekitar satu kilometer dari jalan utama. Ini penting agar warga yang direlokasi nantinya tidak merasa terisolasi dan tetap memiliki kemudahan akses transportasi," tambahnya. Rencana pembangunan Huntap ini tidak hanya sekadar membangun rumah tinggal, tetapi juga menciptakan kawasan permukiman terpadu yang layak huni. Dari total lahan 4,6 hektare, Pemko Padang akan mengalokasikan sekitar 30 persen untuk pembangunan fasilitas pendukung. "Kita tidak hanya membangun rumah. Di kawasan seluas 4,6 hektare ini, sekitar 30 persennya akan kita peruntukkan bagi fasilitas umum, sarana ibadah, dan sarana pendidikan. Jadi, ini akan menjadi kawasan hunian yang lengkap dan mandiri bagi 300 KK terdampak," jelas Wawako Maigus Nasir. Dia juga menginstruksikan Camat dan Lurah setempat untuk segera melakukan pendataan detail terkait mata pencaharian warga yang akan direlokasi. Hal ini bertujuan agar perpindahan tempat tinggal tidak memutus rantai ekonomi masyarakat. "Selanjutnya, kami akan melakukan analisis teknis, perhitungan kebutuhan infrastruktur, dan penyusunan site plan. Jika seluruh tahapan ini dinyatakan layak, maka lokasi ini akan segera ditetapkan sebagai kawasan Huntap melalui koordinasi bersama Bapak Wali Kota, Pemerintah Provinsi, dan kementerian terkait," pungkasnya. Peninjauan ini diakhiri dengan diskusi teknis bersama dinas terkait untuk segera menindaklanjuti status aset dan perencanaan anggaran pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan dan drainase. (RRE/Taufik)

Berita terkait

Rotasi Pejabat Pemkot Ambon Belum Final, BKPSDM Belum Serahkan Hasil Identifikasi

Rotasi Pejabat Pemkot Ambon Belum Final, BKPSDM Belum Serahkan Hasil Identifikasi

Spektroom – Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan bahwa proses rotasi dan mutasi pejabat di lingkup Pemerintah Kota Ambon belum dapat diputuskan karena Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) belum menyerahkan hasil identifikasi usulan dari seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pernyataan itu disampaikan Wattimena kepada wartawan usai rapat

Eva Moenandar, Pelinus Latuheru