MBG di SMPN 2 Matan Hilir Utara Disorot Saat Ramadan
Ketapang, Spektroom – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 2 Matan Hilir Utara menjadi sorotan di tengah bulan Ramadan.
Ikatan Mahasiswa Kabupaten Ketapang (IMKK) meminta evaluasi menyeluruh terhadap komposisi menu dan mekanisme distribusi makanan kepada siswa yang mayoritas sedang menjalankan ibadah puasa.
Sorotan itu mencuat setelah beredarnya foto menu MBG yang terdiri dari roti, telur rebus, dan jajanan kemasan.
Menu tersebut memicu pertanyaan publik mengenai kesesuaian standar gizi, kualitas makanan, serta efektivitas pembagian pada jam sekolah saat siswa berpuasa.
Bulan Ramadan dinilai memiliki karakteristik khusus yang menuntut penyesuaian kebijakan.
Perubahan pola konsumsi, dari siang hari ke waktu sahur dan berbuka, menjadi faktor penting agar program tetap relevan dan tidak berujung mubazir.
Anggota Kastrat (Kajian Strategi dan Advokasi) IMKK, Rizki Januardi, menegaskan bahwa evaluasi teknis menjadi langkah krusial agar tujuan peningkatan gizi tetap tercapai.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah kebijakan yang baik dan patut didukung.
Namun dalam momentum Ramadan, perlu ada penyesuaian, baik dari sisi menu maupun waktu pembagian.
Jangan sampai tujuan peningkatan gizi tidak optimal karena mekanisme yang tidak adaptif terhadap kondisi siswa yang berpuasa,” ujar Rizki, Jumat (27/2/2026).
Ia menilai, apabila makanan tetap dibagikan pada jam sekolah, kualitas dan daya tahan makanan harus benar-benar diperhatikan hingga waktu berbuka.
Selain itu, komposisi menu dinilai perlu mempertimbangkan kebutuhan energi saat sahur dan berbuka, dengan keseimbangan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral.
IMKK mendorong sejumlah langkah konkret, antara lain penyesuaian waktu distribusi mendekati jam pulang sekolah atau menjelang berbuka, penyusunan menu khusus Ramadan yang lebih sesuai dikonsumsi saat berbuka, serta pengawasan ketat terhadap kualitas makanan agar tetap layak hingga sore hari.
Transparansi standar menu dan SOP pelaksanaan selama Ramadan juga dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas program.
Menurut Rizki, fleksibilitas kebijakan dalam situasi tertentu bukanlah bentuk kelemahan, melainkan wujud responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.
“Negara harus hadir dengan kebijakan yang adaptif. Program yang baik harus mampu menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan keagamaan masyarakatnya,” tegasnya.
Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil menyatakan komitmen untuk terus mengawal implementasi kebijakan publik agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
Di tengah semangat Ramadan, evaluasi MBG diharapkan menjadi momentum perbaikan agar manfaat program benar-benar dirasakan peserta didik tanpa mengabaikan nilai dan kebutuhan ibadah yang tengah dijalankan.
