Membangun PLTN di Kalbar Akhiri Pasokan Listrik dari Malaysia

Spektroom – Dorongan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalimantan Barat kembali menguat. Gagasan itu mencuat dalam diskusi publik di Pontianak, Jumat (21/11/2025), pakar dari Universitas Tanjungpura menilai energi nuklir sebagai pilihan paling rasional untuk mewujudkan swasembada listrik di era pemerintahan Prabowo–Gibran.

Pakar energi Untan, Kiki Priyo Utomo, mengatakan penggunaan nuklir sebagai sumber listrik sudah saatnya dibicarakan lebih serius di Kalbar, apalagi setelah adanya temuan cadangan uranium mencapai 24.112 ton yang berpotensi menjadi bahan baku utama PLTN.

Nuklir dan bioenergi adalah opsi energi yang paling realistis jika pemerintah ingin mencapai kemandirian energi dalam jangka panjang. Nuklir menjadi menarik karena kebutuhan bahan bakarnya kecil, tapi energi yang dihasilkan besar,” kata Kiki dalam diskusi bertema “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran dari Sudut Pandang Energi”.

PLTN tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga, tetapi juga sektor industri yang membutuhkan pasokan listrik besar dan stabil. Industri smelter bauksit masih bergantung pada gas dan batu bara.

Jika PLTN tersedia, kapasitas produksi industri bisa melonjak dan efeknya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, Kiki menegaskan pengembangan PLTN tidak boleh terburu-buru.

Aspek keamanan dan penerimaan publik harus menjadi perhatian utama. “Semua harus transparan. Masyarakat perlu tahu risikonya, bagaimana mitigasinya. Ketakutan muncul karena ketidakjelasan, dan diskusi soal nuklir di Kalbar masih sangat minim,” ujarnya.

Pakar kebijakan publik Untan, Dr. Erdi, menambahkan PLTN sebenarnya sudah lama masuk dalam Rencana Tata Ruang Energi Nasional (RTN). Tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah meyakinkan masyarakat bahwa teknologi nuklir aman dan memiliki manfaat besar bagi daerah.

Jika publik yakin negara hadir melindungi rakyat, termasuk dalam skenario terburuk, maka langkah besar akan tercapai,” ujarnya.

Pakar ekonomi Untan, Meiran Panggabean, menyebut PLTN adalah keniscayaan karena sudah tercantum dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional 2025–2029. Ia mengatakan hasil studi menunjukkan Kalbar aman secara geologi dan topografi untuk PLTN, sehingga wilayah ini bisa mengurangi bahkan menghentikan impor listrik dari Malaysia.

Di sisi lain, pemerintah pusat tengah menyiapkan Peraturan Presiden untuk membentuk Badan Pelaksana Program Pembangunan Pembangkit Nuklir (NEPIO) sebagai landasan pembangunan PLTN pertama di Indonesia.

Perpres ini ditargetkan rampung pada tahun 2025, sebagai langkah awal mengurangi dominasi energi fosil yang masih mencapai 66% dari listrik nasional. Dengan dorongan para pakar dan persiapan regulasi, wacana PLTN kini memasuki babak pembahasan yang semakin konkret.