Menakar Ulang Sasaran MBG : Dari Somasi Sipil hingga Dapur Umum di Ujung Negeri
Jakarta - Spektroom : Penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini memasuki babak baru yang penuh dinamika. Sebagai salah satu program prioritas nasional, langkah pemerintah dalam mendistribusikan pemenuhan gizi anak bangsa terus mendapat sorotan tajam baik dari sisi pengawasan anggaran oleh masyarakat sipil, maupun langkah taktis pemerintah dalam menyaring penerima manfaat yang paling membutuhkan.
Gelombang pengawasan dari masyarakat sipil datang dalam bentuk somasi. Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia (KOSPI) bersama MBG Watch melayangkan surat somasi resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN), Presiden RI Prabowo Subianto, Kementerian Keuangan, dan DPR RI.
" Somasi tersebut merupakan bentuk pengawasan melekat dari warga negara" ujar Kepala Bidang Advokasi dan Pengacara Publik LBH Jakarta, Alif Fauzi, dikutip Siaran Pers YLBH Jumat (11/9/2026),
Poin-poin yang digarisbawahi koalisi mencakup isu krusial: keamanan pangan, tata kelola anggaran negara, akuntabilitas program, hingga kepatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait alokasi anggaran MBG.
Meski sempat diwarnai aksi protes akibat pembatasan akses masuk oleh petugas keamanan di Kantor BGN Jakarta Pusat, surat tersebut menjadi penanda penting bahwa publik menuntut transparansi tota
Menyaring yang Mampu, Mengejar yang Tertinggal
Bersamaan dengan gelombang somasi, BGN merespons tuntutan ketepatan sasaran dengan mengambil langkah ekstrem namun terukur. Sebanyak 1.653 satuan pendidikan di seluruh Indonesia resmi dikeluarkan dari daftar penerima manfaat program MBG.
Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk memastikan agar anggaran negara tidak salah alamat. Mayoritas sekolah yang dicoret merupakan sekolah swasta bertaraf internasional, lembaga dengan kemitraan global, serta sekolah-sekolah yang dinilai sudah mandiri secara finansial tanpa bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Langkah penyaringan ini menjadi rasional jika melihat skala besar data pendidikan kita. Berdasarkan pendataan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag), Indonesia memiliki lebih dari 580.000 satuan pendidikan. Saat ini, program MBG baru menjangkau sekitar 340.000 sekolah, meninggalkan pekerjaan rumah besar berupa 240.000 sekolah lain yang masih mengantre di daftar tunggu.
Dapur Umum untuk Wilayah 3T dan Penurunan Stunting
Bagi sekolah yang belum tersentuh, harapan baru mulai dibuka. Merespons banyaknya surat permohonan yang masuk, BGN berkomitmen melakukan investigasi lapangan guna memperluas cakupan layanan secara bertahap. Fokus utama kini digeser ke wilayah-wilayah yang paling membutuhkan.
"Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), serta wilayah-wilayah lain yang angka stunting-nya tinggi dan tinggi sekali," kata Sudaryono, Kamis (10/9/2026)
Daerah seperti Maluku dan Papua menjadi potret nyata dari ketimpangan ini. Di dua wilayah tersebut, tercatat masih ada sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum mendapatkan intervensi gizi.
Guna mempercepat jangkauan di garis depan, BGN berencana segera membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum. Infrastruktur ini diharapkan menjadi motor penggerak penyaluran gizi yang aman, efisien, dan tepat sasaran.
Pada akhirnya, program raksasa seperti Makan Bergizi Gratis membutuhkan dua elemen penting agar berhasil: ketegasan pemerintah dalam mengevaluasi penerima manfaat, dan kebesaran hati untuk menerima kritik serta pengawasan dari masyarakat.
Dari dapur-dapur umum yang akan dibangun hingga lembaran somasi yang dikirimkan, semuanya bermuara pada satu tujuan bersama: memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan hak gizi terbaik demi masa depan bangsa
