Kementrian Haji dan KOMISI VIII DPR RI Perpendek Antrian dan Brantas Mafia Haji
Depok-Spektroom : Direktur Bina Haji Reguler Kementerian Haji dan Umroh RI, Dr. Haji Muhammad Afif Munzir, S.Ag.M.Si, menyebut kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Depok pada Jumat, (11/09/2026) sebagai bentuk sinergi strategis antara pemerintah dan DPR.
“Kunjungan ini tentu sangat baik dan sangat strategis bagi kami Kementerian Haji dan Umroh. Ini bukti bahwasanya sinergi antara kami pemerintah dengan Bapak ibu yang terhormat dari DPR RI khususnya dari Komisi 8 ini semakin membuktikan,” ujar Afif usai menerima rombongan Komisi VIII di Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Depok.
Afif mengatakan, salah satu fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah persoalan daftar tunggu atau waiting list haji reguler yang selama ini dinilai terlalu lama, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia penyelenggara haji.
Komitmen Berantas Mafia Haji
Dalam kesempatan itu, Afif juga menyampaikan komitmen Menteri Haji Irfan dan Wakil Menteri Daniel Anshar Simanjuntak untuk memberantas praktik percaloan haji.
“Pak Menteri dan Pak Wakil sudah komitmen betul untuk memastikan kartel-kartel haji itu akan betul-betul ditertibkan, dibersihkan dan dihilangkan betul sehingga layanan yang kita berikan itu betul-betul layanan yang terbaik,” tegasnya.
Waiting List Disamakan Nasional, Target Turun dari 26 Tahun
Terkait antrean haji, Afif menjelaskan adanya kebijakan baru dari Kementerian Haji. Kini masa tunggu haji reguler diseragamkan di seluruh Indonesia.
“Waiting list yang dulu sempat panjang di beberapa daerah sekarang menjadi sama di seluruh Indonesia. Jadi tidak ada di satu daerah itu panjang di daerah yang lain pendek,” jelasnya.
Saat ini rata-rata masa tunggu nasional berada di angka 26 tahun. Presiden telah menginstruksikan agar dicari strategi untuk memperpendek masa tunggu tersebut.
“Insyaallah saat ini 26 tahun, tetapi ke depan pasti Pak Menteri dan Pak Wakil punya strategi punya giat apa untuk ini bisa semakin lebih pendek,” tambah Afif.
Upaya Tekan Biaya Haji
Mengenai kenaikan biaya haji, Afif menyatakan Kementerian sedang berupaya memaksimalkan sumber lain seperti nilai manfaat agar beban jamaah tidak semakin berat.
“Itu memang naik tapi sesungguhnya itu nanti akan bisa dimaksimalkan. Bahkan bisa jadi sama dengan kemarin, bahkan bisa jadi juga turun,” katanya.
Ia juga memohon doa agar pembahasan dengan Komisi VIII terkait biaya haji tahun ini dapat menghasilkan keputusan terbaik.
“Semoga tahun ini biaya haji tidak mahal. Dan itu menjadi amanat Pak Presiden kepada kita untuk memastikan biaya untuk jamaah haji kita tidak boleh mahal tetapi harus murah dan bahkan harus lebih murah dari tahun sebelumnya,” pungkasnya.(wis)
