Kementerian Kesehatan Dorong Pemprov Kepri Perkuat Pencegahan Penularan TBC
Kepri–Spektroom : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepualauan Riau (Kepri) dituntut untuk mempercepat penemuan kasus Tuberkulosi (TBC) sekaligus memperkuat upaya pencegahan penularan penyakit tersebut.
Langkah ini dinilai penting karena tantangan utama penanganan TBC di Indonesia saat ini bukan lagi pada keberhasilan pengobatan, melainkan masih banyaknya kasus yang belum ditemukan dan belum mendapatkan penanganan.
Mereka yang memenuhi kriteria, akan mendapatkan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) untuk mencegah infeksi berkembang menjadi penyakit TBC.
Khusus di Kepri, tantangan penemuan kasus menjadi lebih kompleks karena karakteristik wilayah kepulauan. Dari perkiraan sekitar 13 ribu kasus TBC, baru sekitar 6.000 hingga 7.000 kasus yang berhasil ditemukan.
Namun, setelah pasien teridentifikasi, tingkat keberhasilan pengobatan TBC di Kepri tergolong tinggi, yakni mencapai sekitar 95 persen.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus saat menjadi keynote speaker sekaligus memberikan pengarahan dalam kegiatan Sinergi Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan dengan Pembangunan Kesehatan dan Upaya Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas, Cek Kesehatan Gratis di Provinsi Kepulauan Riau, di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Jumat (11/9/2026).
Benjamin mengatakan, pemberantasan TBC merupakan salah satu program prioritas Presiden RI. Tingginya kasus TBC di Indonesia masih menjadi tantangan karena terdapat masyarakat yang telah terinfeksi, namun belum teridentifikasi dan belum memperoleh pengobatan.
“Persoalan kita bukan lagi bagaimana mengobati pasien TBC, karena tingkat keberhasilan pengobatannya sudah sangat baik. Tantangan kita adalah menemukan kasus dan mencegah orang yang kontak erat agar tidak ikut sakit,” ujarnya.
Sebagai bagian dari penguatan penemuan kasus, Kemenkes RI berencana memberikan 10 unit alat X-ray kepada Provinsi Kepri. Peralatan tersebut ditargetkan dapat diserahkan pada bulan depan.
Selain dukungan peralatan, pemerintah juga menyiapkan pembiayaan untuk kegiatan pemeriksaan, termasuk dukungan bagi tenaga kesehatan, radiografer, dokter dan kader yang terlibat dalam program penanggulangan TBC.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, Pemprov Kepri berkomitmen memperkuat pembangunan sektor kesehatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Menurut Ansar, kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Karena itu, Pemprov Kepri mengalokasikan anggaran kesehatan lebih dari 12 persen pada tahun ini, atau di atas batas minimal yang diwajibkan.
“Kesehatan ini penting karena derajat kesehatan menjadi salah satu indikator indeks pembangunan manusia. Maka semua masyarakat di Kepri harus sehat,” ujar Ansar.
Ia mengatakan, Pemprov Kepri terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah pusat, termasuk program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Ansar juga meminta agar pembangunan kesehatan tidak hanya berorientasi pada pengobatan, tetapi lebih memperkuat aspek promotif dan preventif.
Selain TBC dan Cek Kesehatan Gratis, ia menyoroti persoalan stunting dan program imunisasi. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus mengevaluasi berbagai indikator kesehatan secara berkala.
Ia menyebut hasil survei E-PPGBM menunjukkan angka stunting di Kepri berada pada kisaran 3 persen, sementara berdasarkan survei SSGI angkanya masih sekitar 15 persen. Perbedaan tersebut menjadi alasan bagi pemerintah untuk terus melakukan intervensi dan evaluasi.
Upaya pencegahan stunting dilakukan antara lain melalui perbaikan pola asuh, pemberian tablet tambah darah bagi anak sekolah, serta penguatan berbagai program kesehatan sejak masa kehamilan.
Ansar menegaskan, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, PKK, organisasi keagamaan dan berbagai kelompok masyarakat perlu dilibatkan untuk memperluas edukasi kesehatan hingga ke tingkat paling bawah.
“Program promotif dan program antisipasi harus kita perbesar supaya masyarakat tahu. Kita harus bekerja sama dengan PKK, ormas, partai politik, majelis ulama dan siapa saja. Yang penting semua menyuarakan bahwa kesehatan itu penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
