Mendagri Dorong Praja IPDN Pulihkan Pemerintahan di Aceh, Akademisi: Bentuk Sensitivitas Sosial dan Problem Solving
Spektroom – Dosen FISIPOL Universitas Palangka Raya, Suprayitno, mengatakan, penugasan praja IPDN ke wilayah bencana merupakan kebijakan yang tepat dan strategis. Menurutnya, kondisi pascabencana tidak hanya membutuhkan bantuan fisik, tetapi juga pemulihan tata kelola pemerintahan.
" Keterlibatan para praja IPDN dalam kebencanaan tentu perlu kita apresiasi, bahwa terkait bencana memang memerlukan perhatian berbagai pihak. dengan adanya keterlibatan para praja IPDN ini juga diharapkan bisa mempercepat proses pemulihan khususnya terkait dengan layanan publik bagi masyarakat terdampak di lokasi bencana tersebut," kata Suprayitno kepada Spektroom di Palangka Raya, Senin (5/1/2026).
Dosen yang kakeknya orang Magetan ini menambahkan, keterlibatan praja sejak dini akan membentuk sensitivitas sosial dan kemampuan problem solving yang nyata, bukan sekadar teoritis.
“Dengan adanya para praja ipdn yang turun langsung kelapangan dalam aksi memberi bantuan di kebencanaan tentu akan dapat melatih sensivitas para praja itu sendiri, tidak hanya sekarang namun juga kedepannya. Ketika para praja kedepannya sdah lulus dan kemudian menjadi pemimpin, hal bencana seperti ini kemungkinan akan dihadapi. Sehingga dengan mereka turun ke lapangan sekarang, tidak hanya sekedar meringankan beban masyarakat terdampak, juga sebagai media pembelajaran bagi praja ipdn dalam menanggulangi berbagai permasalahan yang kompleks kedepannya," ujarnya.
Suprayitno berharap pola penugasan seperti ini dapat menjadi model berkelanjutan, sehingga pendidikan kedinasan benar-benar melahirkan aparatur negara yang tangguh, adaptif, dan berpihak pada pelayanan publik, terutama dalam situasi darurat.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan arahan langsung kepada praja IPDN yang akan diberangkatkan ke Aceh di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (3/1/2026). Mendagri meminta praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menerapkan ilmu pemerintahan yang diperoleh di kampus untuk membantu pemulihan roda pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang.
Mendagri menekankan bahwa penugasan tersebut bukan sekadar kegiatan akademik, melainkan misi kemanusiaan untuk membantu pemerintah daerah dan masyarakat yang terdampak bencana. Aceh Tamiang disebut sebagai salah satu wilayah dengan dampak paling berat, di mana seluruh kecamatan terdampak dan lebih dari 200 desa mengalami kerusakan.
“Adik-adik spesialisasi belajar ilmu pemerintahan. Praktikkan bersama dengan ASN Kemendagri, pengasuh, untuk bantu menghidupkan pemerintahan kabupaten, kecamatan, desa-desa,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, hingga kini banyak kantor pemerintahan dari tingkat kabupaten sampai desa masih dipenuhi lumpur. Sistem administrasi terganggu, layanan kependudukan belum berjalan normal, dan infrastruktur teknologi informasi belum pulih sepenuhnya.
Penugasan praja IPDN ini merupakan kehormatan sekaligus kebanggaan karena mereka dipilih dari ribuan praja lainnya. Pengalaman terjun langsung menangani persoalan pemerintahan pascabencana dinilai sebagai pengalaman langka yang bernilai strategis bagi pembentukan aparatur negara ke depan. (Polin – Puspen Kemendagri RI)
