Menko Polkam Turun ke Kalbar, Kapolda dan Forkopimda Perkuat Strategi Hadapi Karhutla
Pontianak - Spektroom : Pemerintah pusat memperkuat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat yang dalam beberapa pekan terakhir menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan dan penanggulangan karhutla di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (15/09/2026).
Rapat tersebut dihadiri Kapolda Kalbar Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar, Gubernur Kalbar Ria Norsan, jajaran Forkopimda, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalbar itu membahas perkembangan terkini karhutla, evaluasi langkah penanganan yang telah berjalan, serta strategi percepatan pengendalian kebakaran di sejumlah daerah yang masih mengalami peningkatan titik panas.
Dalam forum tersebut, seluruh pihak sepakat memperkuat sinergi lintas sektor sebagai kunci utama pengendalian karhutla.
Koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, instansi teknis, hingga masyarakat dinilai menjadi faktor penting agar penanganan di lapangan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.
Kapolda Kalbar Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar menegaskan komitmen kepolisian untuk terus mendukung langkah pencegahan maupun penanggulangan kebakaran.
Polda Kalbar bersama jajaran terus mengintensifkan patroli di wilayah rawan, pemantauan titik panas, hingga pengerahan personel untuk pemadaman saat terjadi kebakaran.
Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bambang Suharyono mengatakan upaya penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, pencegahan menjadi langkah paling efektif untuk menekan meluasnya kebakaran yang berpotensi menimbulkan kabut asap dan gangguan aktivitas masyarakat.
“Penanganan karhutla tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan sinergi semua pihak, termasuk masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar,” kata Bambang.
Ia mengimbau warga segera melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar sehingga petugas dapat melakukan penanganan sejak dini sebelum api meluas.
Selain fokus pada pemadaman, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti pentingnya langkah mitigasi jangka panjang melalui pengawasan kawasan rawan, edukasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.
Pemerintah dan seluruh unsur terkait berharap penguatan koordinasi yang dilakukan dapat mempercepat pengendalian karhutla di Kalimantan Barat sekaligus meminimalkan dampak lingkungan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat selama musim kemarau masih berlangsung.
Masyarakat yang membutuhkan bantuan atau menemukan situasi darurat terkait kebakaran maupun gangguan keamanan lainnya dapat menghubungi layanan darurat Polri melalui Call Center 110 atau kantor kepolisian terdekat.
