Menkop Mengapresiasi Kom VI DPR-RI Konsisten Mendukung Program Kemenkop

Menkop Mengapresiasi Kom VI DPR-RI Konsisten Mendukung Program Kemenkop
Menkop saat raker dengan komisi VI DPR-RI ( Humas Kemenkop)

Jakarta - Spektroom: Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengapresiasi DPR RI Komisi VI yang secara konsisten mendukung dan mengawal program-program kerja Kementerian Koperasi (Kemenkop). Hal tersebut dikatakan Menteri Koperasi saat Rapat Kerja dengan komisi VI DPR-RI, Kamis (11/06/2026) yang dipimpin Adisatrya Suryo Sulisto.

Ferry mengatakan, sinergi yang erat antara Kemenkop dan DPR RI ini diharapkan terus terjalin dengan baik sehingga program-program kerja Kemenkop khususnya dalam mengawal operasionalisasi Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat berjalan optimal.

Menkop Ferry menjelaskan bahwa masukan dan rekomendasi dari DPR RI Komisi VI menjadi salah satu panduan utama dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tahun berjalan dan juga untuk tahun anggaran (TA) 2027.

"Kami sangat senang kalau Bapak-Ibu di Komisi VI DPR memberikan masukan terhadap upaya penyempurnaan proses pendampingan koperasi khususnya terhadap operasionalisasi KDKMP," kata Menkop Ferry

Menkop saat menyerahkan laporan kerja pada pimpinan rapat ( Humas Kemenkop)

Menkop Ferry juga melaporkan progres pembangunan dan pengoperasian KDKMP. Saat ini KDKMP yang telah selesai 100 persen pembangunan fisik berupa gudang, gerai dan alat kelengkapan lainnya sebanyak 12.533 unit dan yang sedang berjalan konstruksinya sebanyak 22.737 unit.

Kemenkop bertekad untuk mengejar target operasionalisasi KDKMP sebanyak 30 ribuan unit pada Agustus 2026 sebagai lanjutan atas beroperasinya 1.061 KDKMP. "Sampai akhir tahun 2026 ini kami harapkan jumlah koperasi desa kelurahan Merah Putih yang beroperasi sebanyak 40 ribuan," katanya.

Menkop juga menjelaskan bahwa di dalam raker tersebut telah dibahas bersama-sama Komisi VI DPR RI untuk mengawal penambahan pagu anggaran Kemenkop tahun anggaran 2027 sebesar Rp1,34 triliun dari pagu indikatif sebesar Rp542,88 miliar. Dengan usulan tersebut, diharapkan anggaran Kemenkop untuk RKA dan RKP tahun 2027 dapat bertambah menjadi Rp1,89 triliun.

Usulan tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung penguatan program manajemen sebesar Rp228,37 miliar dan untuk program perkoperasian sebesar Rp1,12 triliun. Menkop menjelaskan bahwa penambahan anggaran dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu KDKMP agar benar-benar dapat berjalan dengan baik.

"Kami harap dukungan terhadap usulan tambahan anggaran ini dapat berjalan optimal. Dengan demikian program prioritas Presiden bisa berjalan efektif sehingga bisa memberikan manfaat yang sebesar - besarnya bagi masyarakat," katanya.

Menkop Ferry memastikan proses operasionalisasi KDKMP di berbagai daerah yang telah rampung pembangunan fisiknya dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu monitoring dan evaluasi terus dilakukan bersamaan dengan upaya penguatan ekosistem dan kelembagaan koperasi.

Sementara itu Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran di Kemenkop yang telah mampu melaksanakan instruksi Presiden RI untuk mendirikan dan membangun kelembagaan KDKMP sebanyak 83 ribu.

Oleh karena itu, ia menyatakan dukungannya kepada Kemenkop agar pagu anggaran di tahun 2027 dapat ditingkatkan sejalan dengan tugas dan fungsi Kemenkop dalam memastikan seluruh KDKMP dapat berjalan dengan baik.

"Di tengah efisiensi yang luar biasa, DPR RI Komisi VI mendukung kebutuhan anggara di Kemenkop untuk memastikan bahwa program KDKMP dan koperasi eksisting berjalan dengan baik," katanya.

Anggia berharap Kemenkop dapat memaksimalkan pengawasan dan monitoring terhadap perjalanan program KDKMP sesuai tujuan utama.

Berita terkait

Menteri PU Usulkan Anggaran Untuk Pastikan Pembangunan Infrastruktur Berjalan Optimal

Menteri PU Usulkan Anggaran Untuk Pastikan Pembangunan Infrastruktur Berjalan Optimal

Jakarta –Spektroom : Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp219,81 triliun untuk Tahun Anggaran 2027 guna memastikan pembangunan dan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat tetap berjalan optimal. Dari kebutuhan tersebut, pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah mencapai Rp98,47 triliun. “Anggaran Kementerian PU harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat

Nurana Diah Dhayanti
Murid MAN 1 Pekanbaru Wakili Indonesia pada Olimpiade Geografi Dunia di Turki

Murid MAN 1 Pekanbaru Wakili Indonesia pada Olimpiade Geografi Dunia di Turki

Pekanbaru – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan dunia pendidikan madrasah. Rafif Adinata Ramadhan, murid MAN 1 Pekanbaru, resmi terpilih sebagai delegasi Indonesia untuk mengikuti International Geography Olympiad (iGeo) 2026 yang akan digelar di Istanbul, Turki. Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bagi madrasah, Provinsi Riau, sekaligus Indonesia karena menunjukkan kemampuan peserta didik madrasah bersaing

Polin
Kunjungan WOSM, Ke Kwarnas Gerakan Pramuka,Momentum Untuk Perkuat Hubungan Dua Organisasi

Kunjungan WOSM, Ke Kwarnas Gerakan Pramuka,Momentum Untuk Perkuat Hubungan Dua Organisasi

Jakarta-Spektroom:Kwarnas Gerakan Pramuka menerima kunjungan delegasi Word Organization of the Scout Movement (WOSM) organisasi kepanduan non-pemerintah global yang menaungi Gerakan Pramuka di seluruh dunia. Bermarkas di Jenewa, Swiss, dalam agenda courtesy call yang berlangsung d taman rekreasi wiladatika cibuburi Ruang Sudirman Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama dan dukungan

Asmari, Anggoro AP
Polda Kalbar Awasi Ketat Harga Sawit, PKS yang Tak Patuhi Ketentuan TBS Jadi Sorotan

Polda Kalbar Awasi Ketat Harga Sawit, PKS yang Tak Patuhi Ketentuan TBS Jadi Sorotan

Pontianak - Spektroom : Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat mulai memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di seluruh wilayah Kalbar. Langkah ini dilakukan menyusul masih ditemukan sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) membeli di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Pengawasan tersebut menjadi fokus

Apolonius Welly, Anggoro AP
hhh