Menteri PKP Minta Dukungan LKPP Dalam Pengadaan Barang / Jasa Bidang Perumahan

Nurana Diah Dhayanti

06 Agt 2025 — 1 min read

Menteri Ara (kiri) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi (foto: birkom pkp/ rist)

Spektroom - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kemarin,Selasa (5/8) meminta dukungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk Pengadaan Barang/ Jasa di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Adanya dukungan LKPP diharapkan dapat meningkatkan capaian pembangunan perumahan sekaligus mendorong pelaksanaan pengadaan barang / jasa di lingkungan Kementerian PKP.

"Kami meminta dukungan LKPP dalam tender cepat di lingkungan Kementerian PKP," ujar Menteri PKP di Kantor LKPP, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

"Secara prinsip saya mendukung tender lewat e-catalog. Bahkan saya juga pernah mengusulkan adanya sentral purchasing untuk bahan material bangunan sehingga nantinya harga rumah bisa turun," katanya.

Menteri PKP juga menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Kementerian PKP dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tentang Kolaborasi dan Sinergi Tugas dan Fungsi Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam waktu dekat.

"Saya juga berharap pegawai LKPP yang ingin memiliki rumah subsidi bisa memanfaatkan KPR FLPP. Berapapun rumah subsidi yang dibutuhkan saya akan dukung dengan kuota KPR FLPP," imbuhnya.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi juga menyambut baik atas kunjungan kerja Menteri PKP ke LKPP. Menurutnya, LKPP juga akan mendukung Kementerian PKP dalam pengadaan barang/ jasa perumahan. "Kami siap mendukung Kementerian PKP dalam proses pengadaan barang/ jasa," terangnya

Berita terkait

Aktivitas Turun, GAK Turunkan Level

Bandarlampung - Septroom: Badan Geologi Kementerian ESDM menurunkan status tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau dari Level III (Siaga) menjadi Level II (Waspada), terhitung Senin (21/9/2026) pukul 18.30 WIB. Pada jumpa pers Selasa 22 September, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Lampung Aswarodi menyampaikan, penurunan status didasarkan pada hasil evaluasi

Pekalongan Perkuat Data dan Kolaborasi, Penanganan Stunting Ditargetkan Berdampak Nyata

Pekalongan-Spektroom: Pemerintah Kabupaten Pekalongan memperkuat penanganan stunting dengan menitikberatkan pada penggunaan data yang valid, evaluasi berkala, serta kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa. Langkah tersebut dilakukan agar program yang dijalankan tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi menghasilkan penurunan angka stunting secara nyata. Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis dan

Dorong Pariwisata Berbasis Komunitas, Desa Wisata Sleman Raih Dua Penghargaan DIY 2026

Bantul–Spektroom : Pengembangan pariwisata berbasis komunitas terus didorong Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Salah satunya melalui Lomba Desa/Kampung Wisata Tingkat DIY 2026 yang tidak hanya menilai daya tarik destinasi, tetapi juga tata kelola, dampak ekonomi, sosial budaya, serta keberlanjutan lingkungan. Dalam ajang tersebut, Kabupaten Sleman meraih dua penghargaan.

Kabut Asap Mengurung Seruyan, Bunda PAUD: Jangan Biarkan Mimpi Anak Padam

Kuala Pembuang-Spektroom: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat ruang gerak anak-anak di Kabupaten Seruyan menyempit. Aktivitas luar ruangan harus dibatasi, tetapi proses belajar dan keceriaan mereka tak boleh ikut berhenti. Pesan itu mengemuka saat Bunda PAUD Kabupaten Seruyan, Welduline Ahmad Selanorwanda, mengunjungi TK Chandra Waluyo, Selasa (22/