Minggu ke 4 Januari 2026 Beberapa Kabupaten/Kota Terdampak Bencana, Alami Penurunan IPH
Spektroom - Tim Pengendalian Inivlasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung dipimpin Staf Ahli Gubernur Bidang Ekubang Bani Ispriyanto, bersama Anggota Forkopimda serta beberapa kepala OPD terkait, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025, secara Virtual Meeting dari ruang Command Centre (Pusat Kendali Data) Diskominfotik Provinsi Lampung, Selasa (27/1/2026).
Sementara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025 yang dirangkai dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, berlangsung secara luring di Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta Pusat, dipimpin Mentri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti dalam paparannya menyebutkan di minggu ke 4 Januari 2026 ini beberapa Kabupaten Kota terdampak bencana alam di Sumatera mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH), seperti misalnya Kabupaten Solok Selatan Sumatra Barat.
"Artinya harga-harga di daerah-daerah yang terutama pada saat bulan Desember mengalami kenaikan harga, di bulan Januari sudah mengalami penurunan harga, seperti Kabupaten Solok Selatan, minus 8,37 persen, Kota Solok minus 7,12 persen, dan Kabupaten Nias Sumatera Utara,, minus 7,3 persen, Tapanuli Selatan Sijunjung serta Padang Pariaman" terang dia.
Sedangkan komoditas penyumbang utama IPH di Kabupaten Bener Meriah yang mengalami perubahan IPH sebesar 10,7 persen, kontributornya adalah daging ayam ras, beras, daging sapi.
Diforum yang sama Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah menyampaikan, berdasarkan hasil pemantauan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP), terdapat 4 komoditas dengan fokus risiko yang sangat tinggi yaitu beras medium, cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan jagung tingkat peternak.
Selanjutnya merujuk pada data historis dan hasil rapat koordinasi perencanaan persiapan stabilitas harga pangan menjelang Ramadan, perlu menjadi catatan agar 7 komoditas utama bisa menjadi kontributor inflasi di awal Ramadan yaitu beras, cabai rawit, minyak goreng, minyak kita, daging ayam, ras, telur ayam, ras, serta cabai merah.
"Dengan demikian fokus pengendalian harga minggu ini diarahkan pada komoditas berisiko tinggi saat ini sekaligus juga yang memiliki rekam jejak kuat sebagai pemicu inflasi yang selalu muncul pada saat menjelang dan saat Ramadan" terang Popy Rufaidah.
Menurutnya, pendekatan yang perlu diambil adalah intervensi lebih dini berbasis zona dan wilayah yang ekstrim dengan harga-harga yang ekstrim dan dilakukan langkah-langkah preventif.
Begitu juga berdasarkan pemantauan lanjutan untuk cabai rawit merah tetap menjadi komoditas dengan tingkat risiko tertinggi ditandai oleh disparitas harga yang masih sangat tinggi meskipun mulai membaik karena ini menjadi kontributor utama inflasi Ramadan.
"Oleh karena itu antisipasi perlu dilakukan melalui gerakan pangan murah, fasilitasi distribusi pangan dan penguatan distribusi lintas wilayah" ujarnya lagi.
Disamping itu KSP mendorong pembentukan satu dashboard data pangan nasional dengan prinsip bukan membangun sistem baru tetapi memperkuat integrasi data yang sudah ada agar pemantauan produksi, stok harga dan kebutuhan antar daerah berlangsung terpadu, distribusi lebih efisien dan stabilisasi pangan bisa dilakukan lebih proaktif.
Selain itu kerjasama antar daerah perlu dioptimalkan agar daerah surplus dapat langsung menawarkan komoditas ke daerah defisit dan daerah defisit dapat segera didorong untuk memproses atau membeli dari daerah surplus.
Di sisi buffer pasokan, KSP menyarankan penguatan cadangan pangan dan pemerintah daerah didorong memiliki Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), yaitu persediaan pangan pokok, terutama beras, yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
"CPPD untuk komoditas strategis sesuai potensi dan karakteristik lokal. serta untuk mendukung program stabilisasi termasuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan menjelang Ramadan 2026" tutup dia.(@Ng).
