MUI Maluku Utara Dorong Dialog Kebangsaan Bahas Masa Depan NKRI
Ternate – Spektroom : Wacana tentang bentuk negara dan masa depan Indonesia kembali menjadi bahan diskusi publik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku Utara menggelar dialog publik bertema “NKRI, Federalisme dan Masa Depan Indonesia, Perspektif Kebangsaan dan Keummatan” di MTs Negeri Ternate, Kamis (10/9/2026).
Dialog dibuka Wakil Gubernur Maluku Utara KH Sarbin Sehe dan menghadirkan lima narasumber dari kalangan ulama, akademisi, serta pemerintah, yakni Prof. Dr. Faisal Nasar Bin Madi, M.A. dari MUI Pusat, Dr. Herman Usman, S.Sos., M.Si. dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Dr. Abdul Azis Hakim, SH., MH. dari Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, Dr. Rakhmat, S.Sos., M.I.Kom. dari IAIN Ternate, serta Rahmat Rowo dari Kesbangpol Provinsi Maluku Utara.
Diskusi yang dimoderatori Dr. Makbul, A.H. Din, M.Si. berlangsung dinamis. Peserta tidak hanya menerima paparan narasumber, tetapi juga aktif menyampaikan pandangan dan pertanyaan terkait persoalan kebangsaan, tata kelola negara, hingga kepentingan umat.
Forum tersebut diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari dosen dan mahasiswa IAIN Ternate, Universitas Khairun, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, dan Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara, hingga organisasi seperti ICMI, BKMT, Al-Irsyad dan Muslimat.
Kegiatan itu dipantau Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Dr. H. Erick Yusuf, M.Pd. Selain dialog publik, kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda MUI Maluku Utara untuk melihat perkembangan organisasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program kerja.
Ketua Umum MUI Provinsi Maluku Utara, Dr. H. Samlan Hi. Ahmad, M.Pd., mengatakan evaluasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana program yang telah ditetapkan dapat berjalan di lapangan.
Menurutnya, monitoring dan evaluasi tidak hanya menyangkut capaian program, tetapi juga tata kelola organisasi dan administrasi kelembagaan.
“Evaluasi terhadap tata kelola organisasi, administrasi kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan MUI di lapangan, mencari solusi dan langkah perbaikan secara bersama sekaligus peka terhadap permasalahan kebangsaan dan keummatan,” ujarnya.
Samlan menegaskan, kepekaan terhadap persoalan kebangsaan dan keummatan menjadi bagian penting dalam menjalankan peran MUI. Karena itu, ruang dialog dinilai diperlukan agar berbagai persoalan dapat dibahas secara terbuka dengan tetap mengedepankan kepentingan persatuan dan kehidupan umat.
Dialog berlangsung alot namun tetap tertib. Beragam latar belakang peserta membuat pembahasan berkembang tidak hanya dari perspektif keagamaan, tetapi juga hukum, komunikasi, akademik dan kebijakan publik.
