Nadiem Makarim Dicegah ke LN, Dugaan Korupsi Chromebook Rp 9,9 Triliun

Nadiem Makarim Dicegah ke LN, Dugaan Korupsi Chromebook Rp 9,9 Triliun

SPEKTROOM.ID, Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim bepergian ke luar negeri, di tengah statusnya sebagai saksi dalam pemeriksaan kasus korupsi Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019-2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengatakan pencekalan terhadap Nadiem dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan senilai Rp 9,9 triliun. 

"Iya sejak 19 Juni 2025, untuk 6 bulan ke depan," kata Harli dalam pesan singkat, Jumat (27/6/2025).

Awal pekan ini Harli menyebut Nadiem kemungkinan akan diperiksa lebih lanjut, lantaran masih ada yang harus diselidiki kepada Nadiem selaku Menteri yang menjabat saat itu

Kendati demikian, Harli menyebut belum ada penjadwalan pemeriksaan lanjutan yang dilakukan penyidik terhadap Nadiem. Ia mengatakan penyidik kini masih memeriksa keterangan yang disampaikan Nadiem pada Senin (23/6/2025) lalu.

Pemeriksaan itu berlangsung sekitar 12 jam sejak Pkl. 09.10 WIB hingga 20.58 WIB di Gedung Bundar Kejagung

Usai diperiksa, Nadiem menyatakan akan tetap kooperatif dan menyampaikan pernyataan resmi di hadapan awak media.

"Saya akan terus bersikap kooperatif demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Terima kasih dan izinkan saya pulang karena keluarga saya telah menunggu,” kata Nadiem. langsung masuk ke dalam mobil minibus hitamnya dan meninggalkan lokasi didampingi kuasa hukumnya.

Nadiem diperiksa untuk didalami keterlibatannya dalam rapat pada Mei 2020 yang disebut menjadi titik awal kebijakan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

Penyidik menduga adanya permufakatan jahat dalam perubahan kajian teknis pengadaan Chromebook. Padahal, kajian awal pada April 2020 merekomendasikan laptop berbasis sistem operasi Windows. Namun, hasil kajian tersebut berubah pada bulan Juni menjadi ChromeOS.

“Karena kita tahu bahwa sebenarnya kajian teknis itu kan sudah dilakukan sejak bulan April. Lalu pada akhirnya dirubah pada Juni atau Juli,” ujar Harli.

Penyidik juga menyoroti peran dua mantan staf khusus Nadiem, yakni Jurist Tan dan Fiona Handayani, yang diduga mengarahkan tim teknis untuk merekomendasikan Chromebook. Fokus penyidikan turut mengarah pada tertanggal 6 Mei 2020 yang dianggap krusial.

Selain itu, penyidik turut mempertanyakan sejauh mana pengetahuan dan keterlibatan Nadiem dalam proyek pengadaan laptop senilai Rp9,98 triliun tersebut. Dari total anggaran itu, Rp3,58 triliun berasal dari bantuan TIK tahun 2020–2022 dan Rp6,39 triliun dari Dana Alokasi Khusus 

Berita terkait

Politeknik Pertanian Pangkep dan Mitra PP Komit Jalin Kolaborasi Virtual Touring Bersama Disparpora Kabupaten Maros

Politeknik Pertanian Pangkep dan Mitra PP Komit Jalin Kolaborasi Virtual Touring Bersama Disparpora Kabupaten Maros

Pangkep-Spektroom : Politeknik Pertanian Pangkajene Kepulauan (Politani Pangkep) terus mendorong pemanfaatan hasil penelitian melalui inovasi yang berdampak bagi masyarakat. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kolaborasi program Virtual Touring Diseminasi Hasil Penelitian bersama Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Pemerintah Kabupaten Maros, dengan pendampingan mitra pendukung komunitas IT, PP Komit Andi

Nur Jalil Sultan, Julianto
Bodewin Tegaskan Tak Boleh Ada Diskriminasi, Semua Warga Ambon Berhak Dapat Pelayanan yang Sama

Bodewin Tegaskan Tak Boleh Ada Diskriminasi, Semua Warga Ambon Berhak Dapat Pelayanan yang Sama

Ambon-Spektroom : Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Ambon wajib mengintegrasikan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap pelayanan publik. Penegasan itu disampaikan saat membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Focal Point Hak Asasi Manusia (HAM) di The City Hotel, Kecamatan Sirimau, Jumat

Eva Moenandar, Pelinus Latuheru
Dinsos Ambon Ajak Warga Segera Aktifkan IKD, Bansos Tepat Sasaran Dimulai dari Data Akurat

Dinsos Ambon Ajak Warga Segera Aktifkan IKD, Bansos Tepat Sasaran Dimulai dari Data Akurat

Ambon-Spektroom : Dinas Sosial (Dinsos) Kota Ambon mengajak seluruh masyarakat untuk segera mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai langkah penting dalam mewujudkan data kependudukan yang akurat sekaligus memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Ajakan tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, dr. Wendy Pelupessy, kepada wartawan usai menghadiri Pelatihan Peningkatan

Eva Moenandar, Julianto
ссс