Normalisasi Sungai Gagal Total, Banjir dan Longsor Jadi Agenda Rutin Warga Sidoarjo
Spektroom - Program normalisasi sungai yang selama ini dijual sebagai solusi banjir di Kabupaten Sidoarjo kembali dipertanyakan. Alih - alih menekan risiko bencana, realitas di lapangan justru menunjukkan banjir dan longsor terus berulang, menghantam desa - desa tanpa ampun.
Rabu (24/12/2025), Bupati Sidoarjo Subandi meninjau langsung Sungai Bantaran di Kecamatan Prambon yang longsor usai hujan deras. Namun kunjungan tersebut justru membuka fakta pahit: normalisasi sungai belum menyentuh akar persoalan, sementara warga terus menjadi korban.
Di hadapan Bupati, warga menyampaikan keluhan yang selama ini terpendam. Mereka menegaskan bahwa longsor dan luapan sungai bukan kejadian insidental, melainkan masalah tahunan yang tak pernah benar - benar diselesaikan.
“Sudah sering terjadi, hampir sepanjang tahun. Normalisasi katanya jalan, tapi hasilnya mana?” ujar salah satu warga dengan nada geram.
Pernyataan ini menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Daerah. Pasalnya, proyek normalisasi yang menyedot anggaran besar itu ternyata tersendat dan belum rampung. Fakta tersebut diakui langsung oleh Plt Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, Dwi Eko Saptono.
Ia mengungkapkan bahwa normalisasi sungai belum bisa berjalan optimal karena banyak bangunan di bantaran sungai yang belum ditertibkan, sehingga pekerjaan terhenti di tengah jalan.
“Normalisasi belum optimal karena masih ada bangunan yang belum selesai penanganannya,” ujarnya.
Namun, pengakuan itu justru memunculkan pertanyaan besar: mengapa proyek tetap berjalan tanpa penyelesaian prasyarat utama? Akibatnya, normalisasi terkesan setengah hati, sementara dampak bencana terus menghantui warga.
Kritik paling menohok datang dari warga terdampak longsor. Mereka menyebutkan bahwa pintu - pintu air banyak yang rusak, bahkan hilang, tanpa perbaikan dan penggantian yang jelas.
“Pintu air rusak, ada yang hilang. Kalau begini terus, sungai ya pasti meluap,” celetuk warga dengan nada kesal.
Kondisi ini memperlihatkan kelalaian serius dalam pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir. Normalisasi sungai yang tidak diiringi penataan bangunan, perawatan pintu air, dan pengawasan ketat hanya akan menjadi proyek administratif—selesai di laporan, gagal di lapangan.
Bupati Subandi meminta jajaran teknis untuk segera mencari penyebab dan menyelesaikan persoalan. Namun bagi warga, permintaan tersebut terdengar terlambat. Mereka telah berkali-kali menghadapi banjir dan longsor, sementara solusi selalu tertunda.
Selama normalisasi sungai masih dikerjakan setengah - setengah dan infrastruktur dibiarkan rusak, banjir bukan lagi bencana alam, melainkan konsekuensi dari kebijakan yang gagal dijalankan secara serius. ( Agus Suyono)
