Nurochman Pasang Target Ambisius di APBD 2027, Defisit Rp80 Miliar Jadi Tantangan Fiskal Kota Batu
Batu- Spektroom: Pemerintah Kota Batu mulai memetakan arah pembangunan tahun 2027 melalui penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD Kota Batu, Jumat (7/8/2026).
Di balik optimisme mengejar pertumbuhan ekonomi hingga di atas 6 persen, pemerintah daerah juga dihadapkan pada tantangan menjaga kesehatan fiskal dengan proyeksi defisit anggaran mencapai sekitar Rp80,08 miliar.
Rapat Paripurna DPRD Kota Batu dipimpin Ketua DPRD Didik Subianto, didampingi Wakil Ketua Punjul Santoso dan Ludi Tanarto. Hadir dalam sidang tersebut Wali Kota Batu Nurochman, Wakil Wali Kota Heli Suyanto, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, serta anggota DPRD Kota Batu.
Dalam pidatonya, Wali Kota Batu Nurochman menegaskan bahwa KUA-PPAS 2027 disusun berdasarkan RKPD 2027 sebagai implementasi RPJMD Kota Batu 2025–2029. Pemerintah mengusung tema pembangunan "Penguatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing Daerah."
Tema tersebut diterjemahkan ke dalam enam arah kebijakan strategis, mulai dari penguatan ekonomi berbasis agrokreatif, modernisasi sektor pertanian, pengembangan pariwisata dan UMKM, peningkatan investasi, pembangunan sumber daya manusia, hingga reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik.
Secara fiskal, pemerintah memproyeksikan pendapatan daerah tahun 2027 sebesar Rp970,62 miliar, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp345,4 miliar, pendapatan transfer Rp614,2 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp11 miliar.
Di sisi lain, belanja daerah dirancang mencapai Rp1,05 triliun. Selisih antara pendapatan dan belanja menghasilkan defisit sekitar Rp80,08 miliar yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang fiskal Kota Batu masih bergantung pada efektivitas pengelolaan anggaran tahun sebelumnya. Di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat, optimalisasi PAD menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah daerah agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat maupun SiLPA dapat terus ditekan.
Meski demikian, pemerintah tetap memasang target makro yang cukup optimistis. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 4,98–6,07 persen, angka kemiskinan ditekan hingga 2,49–2,78 persen, tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan turun menjadi 3,03–3,87 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan meningkat menjadi 80,84–81,74 poin.
Nurochman mengakui penyampaian KUA-PPAS 2027 sedikit melewati jadwal yang diatur dalam Permendagri. Menurutnya, hal itu terjadi karena adanya penyesuaian RKPD serta pembahasan internal Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama seluruh perangkat daerah agar dokumen perencanaan lebih matang.
Menurutnya, keberhasilan APBD tidak semata diukur dari besarnya angka yang tertuang dalam dokumen anggaran, melainkan dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
"Keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya anggaran yang kita tetapkan, tetapi dari sejauh mana anggaran tersebut mampu memberikan manfaat yang nyata dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Batu," ujar Nurochman.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa APBD 2027 diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga menjadi alat untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pembahasan KUA-PPAS selanjutnya akan dilakukan bersama Badan Anggaran DPRD Kota Batu. Proses ini menjadi tahap krusial untuk memastikan setiap program prioritas memiliki dukungan anggaran yang memadai sekaligus menjaga disiplin fiskal daerah di tengah tuntutan pembangunan yang semakin kompleks.
