Ombudsman RI Gelar Sosialisasi dan Diskusi Pengawasan Pelayanan Inovasi Industri Pangan
Spektroom - Untuk meningkatkan pengawasan pelayanan publik, Ombudsman RI menggelegar Sosialisasi & Diskusi Publik: “Pengawasan Pelayanan Melalui Transformasi Digital untuk Mendukung Inovasi Industri Pangan”, Selasa,(30/9/2025) disiarkan melalui Zoom Meet dan kanal YouTube Ombudsman RI.
Diskusi publik membahas cara mengimplementasikan teknologi digital untuk memantau kualitas pelayanan publik di sektor pangan secara lebih transparan, efisien, dan responsif.
Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika SP., M.M dalam pengantarnya mengatakan, kehadiran para pemangku kepentingan dari berbagai sektor menjadi bukti komitmen bersama untuk membangun ekosistem Ketahanan Pangan nasional yang berdaya saing, berintegritas dan berkelanjutan.
"Forum ini kita maksudkan bukan semata-mata sebagai agenda seremonial, tetapi sebagai ruang dialog kritis yang melahirkan gagasan kebijakan yang nyata" ujar Hendra Fatika.
Menurutnya, industri pangan menempati posisi yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data BPS pada tahun 2025, sektor pertanian dan pangan menyumbang 11,8% terhadap produk domestik bruto nasional atau setara dengan Rp. 2.000 Triliun/tahun, dan pada 2024 berhasil mengekspor produk senilai kurang lebih US $ 47 miliar.
"Angka ini menegaskan peran industri pangan sebagai penopang fundamental pertumbuhan ekonomi, sekaligus garda terdepan perwujudan ketahanan pangan di Indonesia" terangnya.
Masih menurut Hendra Fatika, lebih jauh sektor ini menyerap 38 juta tenaga kerja atau 27% dari total angkatan kerja nasional dan menjadi sumber penghidupan bagi jutaan petani, nelayan serta pelaku UMKM.
Dengan produksi beras mencapai 31,1 juta ton pada tahun 2024, Indonesia tidak hanya mampu untuk kebutuhan domestik tetapi juga posisi penting dalam peta pangan dunia.
Rantai nilai pangan yang panjang, mulai dari produksi sampai ke konsumen memberikan efek pengganda yang besar bagi ekonomi rakyat, dengan nilai transaksi olahan mencapai sekitar Rp. 1.300 triliun/tahun.
"Namun dibalik capaian tersebut tantangan serius menuntut perhatian pertama, urbanisasi yang telah mencapai 57% penduduk pada tahun 2025, memicu lonjakan permintaan pangan olahan yang cepat, aman dan bernilai gizi tinggi" tutup Hendra Fatika.
Sosialisasi & Diskusi Publik tersebut menghadirkan 5 narasumber yakni Sekretaris Badan perakitan dan modernisasi pertanian Kementerian Pertanian Haris Sampudin, Deputi bidang pengawasan instansi pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Susilo Widayantoro
Selanjutnya Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM - M. Riza Damanik serta Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber dan komunikasi (CISS) Pratama Persada serta Kapusdatin Kementerian PPN/BAPPENAS - Agung MH Dorojatun.(@Ng).
