Optimalkan Pengelolaan Sampah Pasar, Pemkab & Pemkot Kerja Sama Dengan Yayasan Restorasi Zakat Alam
Repost lampungprov.go.id
Bandarlampung - Spektroom: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan berbagai pihak untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah, khususnya sampah organik dari pasar yang berpotensi diolah menjadi pupuk organik.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, saat menerima audiensi Yayasan Muda Inspirasi Restorasi Zakat Alam Provinsi Lampung di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Selasa 18 Agustus 2026
Pada audiensi tersebut, Ketua Yayasan Muda Inspirasi Restorasi Zakat Alam Provinsi Lampung, Adyanta Karo Karo, memaparkan program pengolahan sampah pasar menjadi pupuk organik.
Adyanta mengatakan, sekitar 61 persen sampah merupakan sampah organik, seperti sisa sayur dan buah, makanan, daun, kayu, serta bahan organik lainnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang besar untuk mengurangi timbulan sampah sekaligus menghasilkan pupuk organik yang dapat mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan.
"Program yang kami buat ini berkaitan dengan program pemerintah pusat tentang ketahanan pangan. Dengan adanya pupuk organik ini, mungkin bisa menunjang hasil pertanian yang ada di Lampung," ujar Adyanta.
Saat ini, yayasan tersebut telah melakukan uji coba pengolahan sampah pasar di Desa Fajar Baru, Lampung Selatan. Sampah pasar dari Jatimulyo dikumpulkan, dicacah, kemudian difermentasi dengan tambahan bahan organik lainnya, seperti kotoran hewan dan limbah kelapa muda.
Menanggapi hal tersebut, Jihan mengapresiasi inisiatif yayasan dan komunitas yang ikut mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan sampah di Lampung.
"Pada prinsipnya kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan teman-teman, baik dari organisasi, yayasan, aktivis lingkungan dan lain sebagainya yang membantu mengelola sampah Lampung yang memang menjadi persoalan yang luar biasa," kata Jihan.
Meski demikian, Jihan menjelaskan pengelolaan sampah pasar merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, Pemprov Lampung tidak dapat secara langsung mengarahkan seluruh pasokan sampah pasar kepada satu yayasan atau perusahaan.
Menurutnya, Pemprov Lampung dapat mengambil peran melalui koordinasi, fasilitasi, dan mediasi agar yayasan dapat berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kewenangan.
"Kami bisa mengorkestrasi, merekomendasikan, atau memediasi. Kami tidak bisa serta-merta secara penuh mengarahkan suplai harus kepada satu yayasan atau perusahaan karena secara aturan kewenangannya berada di bawah kabupaten/kota," jelasnya.
Jihan mengatakan Pemprov Lampung akan mendorong pemerintah kabupaten/kota melihat peluang kerja sama dengan yayasan dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah pasar.
Menurutnya, pengolahan sampah organik menjadi pupuk memiliki nilai strategis karena tidak hanya mengurangi beban sampah, tetapi juga berpotensi mendukung pertanian dan ketahanan pangan.
Wagub juga menyampaikan adanya program Pupuk Hayati Cair (PHC) yang saat ini diintegrasikan dalam Program Desa KIMUJA dan telah menjangkau sekitar 1.300 titik desa.
Diforum yang sama Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung Riski Sofyan mengatakan pihaknya siap mendukung pengembangan pengolahan sampah yang dilakukan yayasan.
DLH, kata Riski, dapat memfasilitasi sosialisasi program tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota sehingga peluang kerja sama dapat diketahui masing-masing daerah.
"Kami bisa melakukan sosialisasi kepada kabupaten/kota melalui Zoom mengenai program dari yayasan ini. Kalau bisa, ketika sosialisasi sudah ada salah satu contoh pilot yang sudah dijalankan di Lampung Selatan," ujarnya.(@Ng).
