PAD Tercapai, Bupati Subandi “Semprot” OPD: Retribusi Parkir Bocor, Sistem Manual Harus Dihapus
Spektroom - Bupati Sidoarjo Subandi tidak ingin capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 yang melampaui target dijadikan alasan untuk berpuas diri. Ia justru menyoroti keras lemahnya kinerja sejumlah OPD, terutama dalam pengelolaan retribusi parkir yang dinilai belum optimal dan rawan kebocoran.
Dari target PAD sebesar Rp 2,691 triliun, realisasi 2025 tercatat mencapai Rp 2,721 triliun. Namun Subandi menegaskan, angka tersebut belum mencerminkan potensi riil pendapatan daerah yang seharusnya bisa diraih.
“PAD memang tercapai, tapi jangan merasa aman. Masih banyak potensi yang belum tergarap, terutama retribusi daerah,” tegas Subandi dalam rapat coffee morning di Kantor Setda Sidoarjo, Senin (5/1/2026).
Sorotan paling tajam diarahkan ke sektor parkir yang kini dikelola Dinas Perhubungan (Dishub). Menurut Subandi, sistem manual dengan karcis kertas harus segera ditinggalkan karena membuka ruang kebocoran penerimaan.
“Pendapatan parkir belum maksimal. Sistem manual ini rawan. Saya minta dihentikan. Parkir harus dikelola lebih serius,” katanya.
Subandi secara tegas memerintahkan percepatan digitalisasi parkir. Pembayaran non-tunai dinilai menjadi satu-satunya cara untuk menutup celah kebocoran dan memastikan setiap rupiah Retribusi masuk ke kas Daerah.
“Jangan pakai karcis manual lagi. Koreksi total. Kalau mau PAD naik, parkir harus Digital,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala OPD agar tidak bermain aman dan berlindung di balik laporan administratif. Menurutnya, optimalisasi PAD bukan sekadar target di atas kertas, tetapi harus dibuktikan dengan kinerja nyata di lapangan.
Instruksi keras tersebut ditanggapi Kepala Dishub Sidoarjo Budi Basuki yang memastikan digitalisasi parkir tengah dipersiapkan. Dishub akan menerapkan pembayaran non-tunai melalui QRIS di seluruh titik parkir yang dikelola.
“Pembayaran elektronik melalui QRIS sedang kami siapkan,” ujarnya singkat.
Budi menyebut Digitalisasi dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan mengunci penerimaan retribusi. Dengan sistem baru tersebut, Dishub menargetkan retribusi parkir 2026 sebesar Rp 13,5 miliar dapat tercapai.
Sejak 1 Januari 2026, pengelolaan parkir resmi diambil alih Dishub Sidoarjo. Sekitar 200 juru parkir di 200 titik dilibatkan sebagai mitra. Pemungutan retribusi telah berjalan sejak Kamis (1/1/2026).
“Hari pertama, penerimaan retribusi parkir langsung kami setorkan ke rekening bendahara Dishub sebesar Rp 25.212.000,” kata Budi.
Bagi Subandi, angka awal tersebut belum cukup. Ia menegaskan, tanpa pembenahan serius dan sistem yang transparan, potensi besar retribusi parkir akan terus bocor.
“Kalau mau jujur, parkir ini potensi besar. Tinggal mau dikelola serius atau tidak,” tandasnya. (Agus Suyono)
