Palangka Raya Tembus Tiga Besar Kota Antikorupsi 2026, Fairid: Bukan Sekadar Predikat, Ini Budaya
“Kami berkomitmen bukan hanya ingin menjadi percontohan secara administratif, tetapi benar-benar menanamkan budaya antikorupsi di semua jajaran pemerintahan,” tegas Walikota.
Palangka Raya-Spektroom : Langkah Kota Palangka Raya menuju predikat Kota Antikorupsi 2026 makin nyata. Masuk tiga besar calon percontohan versi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerintah kota tak sekadar mengejar label, tapi menargetkan perubahan budaya birokrasi yang bersih dan berintegritas.
Hasil tersebut diumumkan KPK secara daring dalam kegiatan penyampaian hasil observasi calon percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi 2026, pada Selasa 31 Maret 2026.
Wali Kota Fairid Naparin menegaskan, capaian ini bukan sekadar prestasi administratif, melainkan bukti keseriusan membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami berkomitmen bukan hanya ingin menjadi percontohan secara administratif, tetapi benar-benar menanamkan budaya antikorupsi di semua jajaran pemerintahan,” tegasnya.
Sebelumnya, pada 10 Maret 2026, tim KPK telah melakukan observasi menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Penilaian mencakup tata kelola pemerintahan, kualitas pengawasan, pelayanan publik, budaya kerja antikorupsi, partisipasi masyarakat, hingga pemanfaatan kearifan lokal.
Hasil observasi itu, lanjut Fairid, tidak akan berhenti di laporan. Pemko langsung menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat titik lemah dan mengoptimalkan keunggulan yang sudah ada.
Terkait capai ini Kamis, (02/04/2026) Spektroom melakukan konfirmasi kepada Wakil Walikota Palangka Raya Achmad Zaini, untuk mengetahui sasaran dan apa yang akan dilakukan pemko Palangka Raya. Berikut kutipan Achmad Zaini langkah langkah yang akan dilakukan pemko Palangka Raya;
( voice : Achmad Zaini )
Tahapan berikutnya adalah bimbingan teknis (bimtek) yang akan berlangsung April hingga Juni 2026 sebagai bagian dari pembinaan lanjutan dari KPK.
“Kami siap mengikuti seluruh proses yang telah dijadwalkan, termasuk bimtek sebagai tindak lanjut hasil observasi ini,” ujarnya.
Setelah bimtek, proses berlanjut ke tahap monitoring dan evaluasi (Mei–September), kemudian penilaian akhir pada Oktober–November. Penetapan daerah percontohan antikorupsi dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026.
Bagi Pemko Palangka Raya, ini bukan sekadar lomba birokrasi. Targetnya jelas, pelayanan publik yang makin bersih, transparan, dan bisa dipercaya. Kalau sudah sampai tahap budaya, urusan korupsi bukan lagi dilawan tapi dibuat tak punya tempat.
Di tempat lain Suprayitno, dosen FISIPOL UPR menanggapinya di tengah banyaknya isu nasional tentang kualiats layananan publik yang buruk dan mengguritanya korupsi baik di tingkat pusat ataupun daerah, tentu hal ini menjadi angin segar bagi kita masyarakat kota Palangka Raya.
"Harapan kita, bahwa yang menjadi standar penilaian oleh KPK dapat terimplementasikan di Pemko Palangka Raya secara menyeluruh di seluruh elemen layanan publik. Hal ini sangat penting agar bukan sekedar reward tapi memang betul Masyarakat merasakan dampak yang positif terkait layanan publik yang meningkat dan bebas KKN di Kota Palangka Raya" pungkasnya.
(Polin Gusti/ndik)
