Pansus Rekomendasikan TAPD Provinsi Lampung Mengkaji dan Sempurnakan Regulasi Perpajakan Daerah
Bandarlampung - Spektroom: Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ dan rapat rapat dengar pendapat dengan perangkat daerah terkait, Panitia Khusus (Pansus), menilai bahwa masih terdapat berbagai potensi penerimaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Hal itu disampaikan Juru bicara Pansus pada Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tingkat II Penyampaian Laporan Panitia Khusus, Persetujuan Penetapan Konsep Keputusan DPRD Provinsi Lampung tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Bandarlampung, Senin (25/5/2026).
Olehkarena itu, DPRD merekomendasikan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), bersama perangkat daerah terkait melakukan kajian dan penyempurnaan regulasi perpajakan daerah, yang menyesuaikan pengembangan aktivitas tersebut dan pemanfaatan ruang publik yang berkembang di Provinsi Lampung.
Selain itu, Panitia Khusus juga memberikan perhatian terhadap potensi sumberdaya alam yang selama ini belum memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunannya.
Provinsi Lampung memiliki berbagai potensi pertambangan, termasuk pertambangan rakyat dan pertambangan mineral bukan lokal serta batuan atau galian C yang tersebar di beberapa wilayah.
Namun demikian sebagian aktivitas tersebut masih berlangsung di luar mekanisme perizinan yang berlaku, sehingga belum memberikan manfaat optimal bagi daerah.
Dalam evaluasinya, Panitia Khusus juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas penyajian LKPJ agar lebih menggambarkan hubungan antara capaian indikator pembangunan dengan penggunaan anggaran daerah secara terukur dan komprehensif.
Selain itu, DPRD juga memberikan sejumlah rekomendasi terkait penguatan pendapatan daerah, optimalisasi pengelolaan aset, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan ketahanan pangan, hingga peningkatan kompetensi tenaga kerja di Provinsi Lampung.
Sementara dalam sambutannya Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djauzal mengatakan proses pembahasan LKPJ merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Proses ini bukan semata agenda administratif tahunan, tetapi menjadi ruang evaluasi bersama atas berbagai ikhtiar pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung,” ujar Gubernur.
Gubernur menilai berbagai catatan, pandangan, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD mencerminkan komitmen bersama untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan semakin tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Mirza juga menegaskan bahwa hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan kemitraan kelembagaan yang sehat dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah.
“Dalam dinamika pemerintahan daerah, perbedaan pandangan adalah sesuatu yang wajar, namun tujuan kita tetap sama, yaitu menghadirkan pembangunan yang lebih baik dan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” lanjutnya.(@Ng).
