Pasca Demo, Gaji Anggota DPR Kini Rp 65 Juta, Warga : Masih Tinggi Lah

Pasca Demo, Gaji Anggota DPR Kini Rp 65 Juta, Warga : Masih Tinggi Lah
580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024-2029 dilantik Selasa (1/10/2024)(Foto: Antara)

Spektroom - Salah satu dari tuntutan rakyat adalah mempublikasikan transparansi gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI

Terungkapnya nominal gaji anggota DPR setelah penghapusan tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan mulai 31 Agustus 2025 sebagai respons terhadap Tuntutan 17+8 yang disuarakan oleh berbagai kalangan masyarakat.

Amir pengemudi ojek online menilai gaji anggota DPR masih tinggi meski telah dihapus tunjangan perumahan

"Wow 65 Juta tinggi lah, kalau bisa ditinjau lagi 10 persen buat rakyat lah" kata dirver ojol saat ditemui Spektroom, di Stasiun Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (7/9/2025 ) malam

Hal senada dikemukakan Rina mahasiswi di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur

"Masih besar anggota dewan terima puluhan juta. habislah uang negara buat dia aja, harusnya buat rakyat" ujarnya

Berikut rincian gaji beserta tunjangan (take home pay) anggota DPR RI

Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan:

Gaji Pokok Rp 4,2 juta Tunjangan Suami/Istri Pejabat Negara Rp 420 ribu Tunjangan Anak Pejabat Negara Rp 168 ribu Tunjangan Jabatan Rp 9,7 juta Tunjangan Beras Pejabat Negara Rp 289,68 ribu Uang Sidang/Paket Rp 2 juta Total Gaji dan Tunjangan Melekat: Rp 16,7 juta.

Tunjangan Konstitusional :

Biaya Peningkatan Komunikasi Intensif dengan Masyarakat Rp 20,033 juta Tunjangan Kehormatan Anggota DPR RI Rp 7,187 juta Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran sebagai Pelaksanaan Konstitusional Dewan Rp 4,830 juta Honorarium Kegiatan Peningkatan Fungsi Dewan: Fungsi Legislasi Rp 8,461 juta, Fungsi Pengawasan Rp 8,461 juta dan Fungsi Anggaran Rp 8,461 juta Total Tunjangan Konstitusional: Rp 57,4 juta

Total bruto anggota DPR mencapai Rp 74.210.680, dengan potongan pajak PPh 15 persen Rp 8.614.950. Take home pay akhir: Rp 65.595.730 per bulan.

DPR mengeluarkan enam poin keputusan yang telah disepakati oleh fraksi-fraksi partai politik di Parlemen. Salah satu dari tuntutan rakyat adalah mempublikasikan transparansi gaji dan tunjangan anggota DPR

"Respons ini merupakan bentuk transparansi DPR untuk mengevaluasi secara tota" kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2025).

Sebelum aksi demo dan 17+8 Tuntutan Rakyat, gaji anggota DPR plus tunjangan dan fasilitas Rp 230 Juta

Berita terkait

Pemkab Bengkalis Resmi Hibahkan Aset Daerah ke Kejari Dengan Nilai Rp21,5 Miliar

Pemkab Bengkalis Resmi Hibahkan Aset Daerah ke Kejari Dengan Nilai Rp21,5 Miliar

Bengkalis-Spektroom : Pemerintah Kabupaten Bengkalis secara resmi menyerahkan hibah Barang Milik Daerah (BMD) berupa gedung dan bangunan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis. Penandatanganan Naskah Hibah Barang Milik Daerah (NHBMD) tersebut dilaksanakan bersamaan dengan jamuan silaturahmi Kajari Bengkalis yang baru bertugas menggantikan Kajari sebelumnya, di Wisma Sri Mahkota Bengkalis, Selasa (15/9/

Salman Nurmin, Rafles
Sinergi KDKMP-KNMP Dorong Kesejahteraan Nelayan Melalui Ekosistem Usaha Terintegrasi

Sinergi KDKMP-KNMP Dorong Kesejahteraan Nelayan Melalui Ekosistem Usaha Terintegrasi

Jakarta - Spektroom :  Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah memastikan, Kementerian Koperasi (Kemenkop) berkomitmen memperkuat peran koperasi dalam mendukung percepatan pembangunan dan operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui sinergi kelembagaan dan kemitraan usaha yang terintegrasi. “Langkah ini dijalankan untuk memastikan hasil laut dinikmati secara

Nurana Diah Dhayanti
Menkop Konsolidasikan Koperasi Banjarnegara, Operasional KDKMP Dipercepat

Menkop Konsolidasikan Koperasi Banjarnegara, Operasional KDKMP Dipercepat

Jakarta — Spektroom : Menkop meminta seluruh pengurus KDKMP Panerusan Wetan dan koperasi di Banjarnegara untuk segera bersiap menyambut tiga langkah konkret Kemenkop. Langkah pertama mencakup sosialisasi teknis mengenai mekanisme operasionalisasi unit usaha KDKMP di lapangan. Hal tersebut diungkapkan Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Jakarta, Selasa ( 15/9/2026) membahas  hasil kunjungan

Nurana Diah Dhayanti
Siswa SMPN 2 Jember Wajib Setor Sampah Sebelum Pulang, Menanamkan Kebersihan Lingkungan Sejak Dini

Siswa SMPN 2 Jember Wajib Setor Sampah Sebelum Pulang, Menanamkan Kebersihan Lingkungan Sejak Dini

Jember-Spektroom : Kepala SMPN 2 Jember, Heru Wahyudi, S.Pd., M.Pd., mengatakan kepedulian terhadap lingkungan perlu dibangun melalui pembiasaan. Menurutnya, pendidikan lingkungan akan lebih bermakna apabila nilai-nilai yang diperoleh siswa di sekolah dapat diterapkan dalam kehidupan di luar sekolah. “Kami ingin kepedulian terhadap lingkungan menjadi kebiasaan, bukan sekadar kegiatan sesaat.

Budi Sucahyono, Julianto
ссс