Pembangunan Jalan KSPP Wanam–Muting Segmen I dan II Perkuat Konektivitas Wilayah Papua Selatan
Spektroom – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pembangunan Jalan Kawasan Strategis Penghubung Produksi (KSPP) Wanam–Muting di Provinsi Papua Selatan guna meningkatkan konektivitas antarwilayah, membuka akses logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan Jalan KSPP Wanam–Muting merupakan proyek strategis untuk membuka keterisolasian wilayah selatan Papua sekaligus memperkuat konektivitas antara pusat produksi dan jalur distribusi logistik.
“Pembangunan Jalan KSPP Wanam–Muting ini tidak hanya bertujuan meningkatkan konektivitas fisik, tetapi juga menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Infrastruktur jalan yang andal akan mempermudah mobilitas orang dan barang, menurunkan biaya logistik, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Papua Selatan,” ujar Menteri Dody saat kunjungan nya di Marauke, Selasa ( 10/2/2026).
Saat ini, Kementerian PU sedang melaksanakan pembangunan Segmen II berupa pembangunan jalan sepanjang ±80,02 km yang dilengkapi dengan jembatan sepanjang total 480 meter di tiga lokasi serta box culvert di empat lokasi. Lingkup pekerjaan mencakup pekerjaan jalan at grade, jembatan, box culvert, serta jalan akses pendukung. Proyek ini didukung dengan mobilisasi alat berat, antara lain 35 unit excavator, 7 unit bulldozer, 8 unit compactor, dan 2 unit grader.
Sementara itu, pada Segmen I, Kementerian PU akan melakukan pembangunan dengan total penanganan sepanjang 58,00 km. Jalan dirancang dengan lebar badan jalan 7,5 meter (dengan median) dan lebar bahu jalan 1,5 meter. Infrastruktur pendukung meliputi pembangunan empat unit jembatan, terdiri dari tiga unit jembatan bentang 50 meter dan satu unit jembatan bentang 40 meter, serta pile slab sepanjang 6,1 km dengan lebar 11 meter dan 17 unit box culvert.
Menteri Dody juga menekankan pentingnya pendekatan sosial dalam pelaksanaan proyek, khususnya pada wilayah yang bersinggungan dengan masyarakat adat. “Kami memastikan seluruh tahapan pembangunan dilakukan dengan mengedepankan dialog, musyawarah, dan penghormatan terhadap hak ulayat masyarakat adat. Pembangunan harus membawa manfaat nyata dan diterima oleh masyarakat setempat,” tambah Menteri Dody.
Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian PU bersinergi dengan pemerintah daerah secara intensif telah melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat adat sejak Oktober 2025 hingga Januari 2026 di berbagai kampung dan distrik.
