Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyiapkan Perlindungan Wartawan Melalui BPJS Ketenagakerjaan
Pekalongan-Spektroom: Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyiapkan langkah untuk memberikan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi wartawan yang bertugas di wilayahnya.
Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Plt.Bupati Pekalongan, Sukirman, saat menghadiri forum Ngopi Bareng Plt. Bupati bersama Forum Lintas Wartawan se-Kabupaten Pekalongan di Kecamatan Wiradesa, Selasa ( 21/7/2026).
Dalam forum yang dihadiri sekitar 60 wartawan itu, Sukirman menegaskan pemerintah daerah membutuhkan peran media untuk mengawal sekaligus menyosialisasikan berbagai program pembangunan kepada masyarakat.
"Ada beberapa kesepakatan. Yang pertama adalah mengawal bersama-sama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, baik dari sisi pemberitaan maupun sosialisasi. Karena kami juga membutuhkan sosialisasi program-program pemerintah kepada masyarakat," ujar Sukirman.
Selain membahas sinergi pemberitaan, salah satu usulan yang menjadi perhatian pemerintah adalah pemberian perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
"Poin penting yang akan coba kami perjuangkan, agar konco-konco wartawan ini sama seperti stakeholder lainnya yang memang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Ada mudin, nelayan, tukang panggul, tukang ojek, ojek online, dan seterusnya. Sekarang tinggal kita pikirkan bagaimana wartawan nanti juga bisa memperoleh BPJS Ketenagakerjaan," katanya.
Pemkab juga berencana mendorong terbentuknya organisasi atau paguyuban wartawan yang berbadan hukum sebagai mitra resmi pemerintah, serta menyiapkan sekretariat bersama untuk mendukung aktivitas organisasi wartawan.
Di sisi lain, Sukirman menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik. Namun, ia mengingatkan tidak seluruh informasi dapat langsung dipublikasikan tanpa mempertimbangkan dampaknya.
"Bilamana memang informasi itu untuk konsumsi publik, pasti akan kami sampaikan. Tetapi apabila informasi tersebut kalau dipublikasikan justru tidak baik efeknya, tentu perlu didiskusikan bersama dan ada kesepakatan bersama. Karena tidak semua informasi itu baik jika langsung disampaikan ke publik," tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pemerintah daerah tetap membuka akses informasi kepada media, namun tetap mempertimbangkan aspek kepentingan publik dan dampak yang ditimbulkan.
Sukirman juga memastikan pemerintah siap memfasilitasi seluruh organisasi maupun paguyuban wartawan tanpa membedakan latar belakangnya.
"Yang penting semuanya berkembang, semuanya hidup, berdinamika, dan berekspresi. Tugas kami adalah memfasilitasi semuanya," imbuhnya.
Sementara itu, panitia kegiatan, Jamin, mengatakan forum tersebut digelar untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan insan pers, sekaligus mengoptimalkan publikasi berbagai potensi serta program pembangunan Kabupaten Pekalongan.
Menurutnya, kemitraan yang dibangun tetap harus menghormati independensi media. Tujuannya satu, bagaimana ke depan Kabupaten Pekalongan bisa lebih berkembang.
"Potensi-potensi yang ada bisa diangkat oleh teman-teman media. Tentunya tanpa mengurangi independensi media. Karena bagaimanapun juga kita harus tetap independen. Kita adalah mitra strategis pemerintah daerah," kata Jamin.
Ia menyebut hasil pertemuan itu menghasilkan sejumlah komitmen awal dari Plt. Bupati, mulai dari dukungan terhadap pembentukan organisasi wartawan berbadan hukum, pengkajian program BPJS Ketenagakerjaan bagi wartawan, hingga penyediaan sekretariat bersama.
"Ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan ke depan, bagaimana Kabupaten Pekalongan akan kita dukung agar program-programnya bisa berjalan lebih baik," pungkasnya
