Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Rumah Rusak Akibat Bencana di Sumbar

Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Rumah Rusak Akibat Bencana di Sumbar
Mendagri Tito Karnavian, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, dan Gubernur Sumbar Mahyeldi saat Rakor Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi di Sumbar (Foto: Biro Adpim)

Spektroom - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan, pemerintah mempercepat pemberian bantuan ke warga terdampak bencana yang rumahnya rusak ringan hingga berat.

Data kerusakan yang telah masuk ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Jika verifikasi sudah selesai, penyaluran bisa dilakukan. Rinciannya Rp15 juta untuk yang rumahnya rusak ringan, Rp30 juta rusak sedang,” ucap Tito Karnavian yang juga Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Pascabencana Sumatera di Gubernuran Sumbar, Selasa (13/1/2026).

Kemudian bagi warga yang rumahnya rusak berat, jelas Tito, ditempatkan di hunian sementara (Huntara).

Selain itu ada opsi, masyarakat diberikan biaya per bulan Rp600 ribu selama tiga bulan, dan dapat diperpanjang sebagai uang untuk menunggu sampai hunian tetap (Huntap) selesai dibangun.

“Uang itu bisa digunakan untuk menyewa sementara,” ujarnya.

Kemudian jika hunian tetap (Huntap) selesai, masyarakat dipindahkan ke lokasi dimaksud. Opsi lainnya, jika warga ingin membangun sendiri diberikan dana di Rp60 juta oleh BNPB.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan, Huntara sedang dibangun pada kabupaten/kota terdampak bencana di Sumbar, jumlahnya mencapai 700 an. Targetnya rampung pada 18 Februari 2026.

“Sebelum Ramadan, masyarakat yang masih tinggal di tenda atau masjid sudah bisa pindah dari pengungsian ke Huntara,” tuturnya.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi memastikan pemerintah menanggung dan memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak selama berada di Huntara.

“Selama berada di Huntara seluruh kebutuhan pengungsi akan dipenuhi oleh pemerintah,” tuturnya.

Sementara, Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menambahkan, Polri akan memberikan dukungan untuk penyediaan sumur bor pada titik-titik Huntara.

“Kalau diperlukan sumur bor kami akan kirim personel untuk membuatnya supaya saat warga masuk Huntara, ketersediaan air sudah tersedia,” ucapnya.

Berita terkait

Sekolah Rakyat Permanen Tahap II, Terus Dilakukan Secara Masif  di Aceh

Sekolah Rakyat Permanen Tahap II, Terus Dilakukan Secara Masif di Aceh

Spektroom – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan permanen Sekolah Rakyat (SR) Tahap II di Provinsi Aceh sebagai bagian dari pemulihan pasca bencana banjir bandang sekaligus upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas. Pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh diharapkan menjadi simpul pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak

Nurana Diah Dhayanti